Bobby Rizaldi Absen Panggilan KPK Kasus Suap Audit Muara Enim
Ringkasan Cepat:
- Anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK, Jumat (25/9/2026).
- KPK beralasan Bobby punya agenda lain dan akan menjadwalkan ulang pemeriksaan.
- Kasus ini berawal dari OTT KPK di Muara Enim yang sudah menjerat lima tersangka, termasuk Bupati nonaktif Edison.
Jakarta, 26 September 2026 — Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bobby Adhityo Rizaldi mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK di Gedung Merah Putih, Jumat (25/9/2026), terkait dugaan suap pengondisian hasil audit BPK di Pemkab Muara Enim.
Mengapa Ini Penting?

Bobby dipanggil sebagai saksi bersama satu pihak swasta, Aditya Rizki Prakosa. Namun ia tak hadir tanpa keterangan tertulis lebih lanjut dari pihaknya.
“Saksi konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini, karena ada agenda lainnya.” — Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, 25 September 2026
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK terhadap istri bupati di Kuansing yang menjadi bagian dari pola serupa: kepala daerah diduga menyuap auditor negara. Di Muara Enim, dugaan suap berujung pada perubahan opini audit dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun anggaran 2025.
Reaksi dan Dampak

KPK menegaskan pemeriksaan Bobby tetap berlanjut meski tertunda. Penyidik masih mendalami hubungannya dengan Augusz Dewanggara alias Angga, mantan staf ahli Bobby saat menjabat anggota DPR, yang kini berstatus tersangka.
Dalam pemeriksaan sebelumnya pada 16 Juli 2026, Bobby sempat buka suara soal keterlibatannya.
“Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini.” — Bobby Adhityo Rizaldi, Anggota V BPK RI, 16 Juli 2026
Kasus Muara Enim menambah panjang daftar perkara pengadaan barang dan jasa yang diusut KPK tahun ini. Pola serupa juga muncul di kasus Bupati Pati nonaktif Sudewo, yang menunjukkan tren kepala daerah tersangkut dugaan korupsi anggaran daerah.
Kronologi Peristiwa

| Waktu | Kejadian | Keterangan |
| 7–8 Juni 2026 | KPK melakukan OTT di Muara Enim | OTT menjadi awal penyidikan perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Muara Enim. |
| 9 Juni 2026 | KPK menetapkan empat tersangka | Empat tersangka ditetapkan dalam perkara dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lain di lingkungan Pemkab Muara Enim. |
| 11 Juni 2026 | KPK menetapkan lima tersangka dalam perkara audit | KPK mengumumkan lima tersangka dalam perkara dugaan suap pengondisian temuan audit BPK Pemkab Muara Enim. |
| 13–14 Juli 2026 | KPK melakukan penggeledahan terkait perkara | Salah satu lokasi yang digeledah adalah kediaman Bobby; KPK menyebut mengamankan barang bukti elektronik. |
| 16 Juli 2026 | Bobby diperiksa sebagai saksi | Penyidik menggali pengetahuannya mengenai perkara, termasuk terkait Augusz Dewanggara. |
| 25 September 2026 | Bobby tidak hadir dalam pemeriksaan lanjutan | KPK menyatakan Bobby memiliki agenda lain dan pemeriksaannya akan dijadwalkan ulang. |
| 26 September 2026 | Jadwal pemeriksaan ulang belum diumumkan | KPK belum menyampaikan tanggal baru pemeriksaan Bobby. |
Apa Selanjutnya?

Untuk saat ini, agenda berikutnya adalah menunggu penjadwalan ulang pemeriksaan Bobby oleh penyidik KPK. Lembaga antirasuah belum mengumumkan kapan pemeriksaan lanjutan tersebut akan dilakukan.
Pemeriksaan tersebut penting dalam konteks penyidikan karena KPK sebelumnya telah menggali pengetahuan Bobby mengenai Augusz Dewanggara dan dugaan pengaturan pemeriksaan audit BPK di Muara Enim. Namun, hasil pemeriksaan lanjutan tetap harus menunggu keterangan resmi penyidik dan tidak dapat disimpulkan terlebih dahulu.
Di sisi lain, penyidikan perkara Muara Enim juga masih berlangsung. KPK terus mengembangkan informasi dan barang bukti yang diperoleh selama proses penyidikan, termasuk barang bukti elektronik yang disita dari sejumlah lokasi.
Kasus Muara Enim juga kembali menyoroti proses pengawasan keuangan pemerintah daerah serta hubungan antara pemerintah daerah dan auditor negara. Perkara ini dapat menjadi perhatian publik karena dugaan tindak pidana tidak hanya berkaitan dengan penggunaan anggaran, tetapi juga dengan proses pemeriksaan dan hasil audit atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Perkembangan tersebut berlangsung bersamaan dengan pembahasan mengenai penguatan instrumen hukum untuk mengejar hasil kejahatan korupsi. Desakan publik agar aparat penegak hukum memiliki dasar hukum lebih kuat dalam menyita dan memulihkan aset hasil korupsi turut mengemuka sejalan dengan dorongan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Untuk perkara Bobby sendiri, posisi hukumnya pada perkembangan terakhir tetap sebagai saksi. KPK menyatakan pemeriksaannya akan dijadwalkan ulang setelah ia tidak dapat hadir pada 25 September 2026. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan dan langkah penyidik dalam mengumpulkan serta menguji bukti-bukti perkara Muara Enim.