Pemerintah Kejar Kekurangan Pajak Rp514 Triliun, Apa Dampaknya bagi Masyarakat dan APBN 2026?

Pemerintah

kementeriantikus – Menjelang akhir tahun, pemerintah menghadapi pekerjaan besar yang tidak hanya berkaitan dengan penyusunan anggaran, tetapi juga memastikan uang negara benar-benar masuk ke kas pemerintah. Di tengah kebutuhan membiayai berbagai program dan pelayanan publik, penerimaan pajak Indonesia masih menyisakan jarak yang cukup besar dari proyeksi akhir tahun.

Jumlahnya mencapai Rp514 triliun.

Angka tersebut disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa pada Jumat, 13 November 2026. Pemerintah harus menghimpun tambahan penerimaan tersebut selama November dan Desember agar realisasi pajak mencapai proyeksi akhir tahun.

Hingga Oktober 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.796,8 triliun atau sekitar 76,2% dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.

Pemerintah memproyeksikan penerimaan pajak hingga akhir Desember mencapai Rp2.310,8 triliun. Dengan demikian, kekurangan pajak Rp514 triliun merupakan selisih antara realisasi Oktober dan proyeksi penerimaan akhir tahun, bukan seluruh kekurangan terhadap target awal APBN.

Perbedaan tersebut penting karena target awal APBN sebenarnya masih berjarak sekitar Rp560,9 triliun dari realisasi Oktober.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini menyiapkan langkah tambahan dengan mengoptimalkan penerimaan dari perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, transportasi, pergudangan, hingga transaksi ekonomi digital.

Pemerintah juga akan memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan, penagihan, dan pemanfaatan data melalui sistem Coretax.

Namun, upaya mengejar penerimaan dalam waktu singkat memunculkan pertanyaan. Apakah pemerintah mampu menghimpun lebih dari Rp500 triliun hanya dalam dua bulan? Apakah langkah tersebut akan berdampak pada pelaku usaha dan masyarakat? Dan bagaimana jika penerimaan pajak tetap berada di bawah target?

Table of Contents

Realisasi Pajak 2026 Baru Mencapai Rp1.796,8 Triliun

Pemerintah

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2026 sebesar Rp1.796,8 triliun.

Jumlah tersebut setara dengan 76,2% dari target penerimaan pajak dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun.

Dalam konferensi pers APBN KiTa pada 13 November 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa menghimpun penerimaan hampir Rp1.800 triliun bukan pekerjaan mudah.

Namun, pemerintah masih membutuhkan tambahan Rp514 triliun untuk mencapai proyeksi penerimaan akhir tahun sebesar Rp2.310,8 triliun.

Tambahan tersebut akan diupayakan selama November dan Desember 2026.

Mengapa Angka Rp514 Triliun Menjadi Sorotan?

Besarnya kebutuhan penerimaan dalam waktu yang relatif singkat menjadi alasan utama angka tersebut mendapat perhatian.

Jika dibagi rata selama dua bulan, pemerintah perlu mengumpulkan sekitar Rp257 triliun per bulan.

Angka itu bukan target bulanan resmi yang diumumkan DJP, melainkan ilustrasi matematis untuk menunjukkan besarnya kebutuhan penerimaan.

Dalam praktiknya, penerimaan pajak tidak selalu terbagi merata setiap bulan.

Setoran pajak dapat dipengaruhi jadwal pembayaran, kegiatan usaha, transaksi ekonomi, dan pola penerimaan menjelang akhir tahun.

Karena itu, pemerintah masih memiliki peluang meningkatkan penerimaan, tetapi hasil akhirnya bergantung pada berbagai faktor.

Perbedaan Target APBN dan Proyeksi Akhir Tahun

Salah satu hal yang perlu dipahami adalah perbedaan antara target awal APBN dan proyeksi realisasi akhir tahun.

Indikator penerimaan pajak 2026Nilai
Target APBN 2026Rp2.357,7 triliun
Realisasi hingga OktoberRp1.796,8 triliun
Proyeksi realisasi akhir tahunRp2.310,8 triliun
Tambahan yang dikejar November–DesemberRp514 triliun
Selisih target APBN dengan proyeksi akhir tahunRp46,9 triliun

Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi memproyeksikan penerimaan pajak mencapai 100% target awal APBN.

Proyeksi akhir tahun berada pada kisaran 98% dari target.

Dengan demikian, sekalipun tambahan Rp514 triliun berhasil dikumpulkan, penerimaan pajak masih diperkirakan lebih rendah sekitar Rp46,9 triliun dibandingkan target awal.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara Minta Dukungan Masyarakat

Dalam konferensi pers APBN KiTa, Suahasil menekankan pentingnya penerimaan pajak untuk mendukung belanja negara.

Menurutnya, dana yang dihimpun dari pajak akan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah.

Ia juga meminta dukungan masyarakat dan media agar upaya pengumpulan penerimaan pajak dapat berjalan optimal.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan penerimaan negara bukan hanya urusan administrasi perpajakan.

Pajak memiliki hubungan langsung dengan kemampuan pemerintah menjalankan program dan menyediakan layanan publik.

Mengapa Negara Membutuhkan Penerimaan Pajak?

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara.

Penerimaan tersebut digunakan untuk mendukung pembiayaan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan pemerintahan, perlindungan sosial, dan berbagai program lain yang telah dialokasikan dalam APBN.

Namun, penting dipahami bahwa uang pajak tidak selalu dialokasikan secara langsung untuk satu program tertentu.

Penerimaan pajak masuk ke mekanisme pengelolaan keuangan negara dan digunakan bersama sumber pendapatan lainnya sesuai ketentuan anggaran.

Karena itu, ketika penerimaan pajak berada di bawah perkiraan, pemerintah perlu menilai kembali keseimbangan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Penerimaan Negara Secara Keseluruhan Juga Masih Dikejar

Selain pajak, pemerintah masih membutuhkan tambahan penerimaan negara dari sumber lainnya.

Berdasarkan paparan Kementerian Keuangan, realisasi pendapatan negara hingga Oktober 2026 mencapai sekitar Rp2.618 triliun atau 83% dari target.

Pemerintah masih perlu menghimpun sekitar Rp590,1 triliun hingga akhir tahun.

Dari kebutuhan tambahan tersebut, Rp514 triliun berasal dari penerimaan pajak.

Artinya, sebagian besar pekerjaan menghimpun tambahan pendapatan negara pada dua bulan terakhir 2026 berada pada sektor perpajakan.

Strategi DJP Mengejar Kekurangan Pajak Rp514 Triliun

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa DJP akan melakukan upaya tambahan untuk meningkatkan penerimaan selama November dan Desember.

Strateginya mencakup optimalisasi sektor ekonomi utama, pengawasan kepatuhan, penegakan hukum, serta penggunaan data perpajakan.

DJP juga memberikan perhatian pada ekonomi digital yang terus berkembang.

Sektor Perdagangan Menjadi Salah Satu Fokus

Perdagangan merupakan salah satu sektor penting dalam penerimaan pajak.

Aktivitas jual beli barang dan jasa menghasilkan berbagai kewajiban perpajakan sesuai jenis transaksi dan ketentuan yang berlaku.

Karena itu, DJP akan memperkuat pengawasan terhadap kewajiban perpajakan pelaku usaha di sektor perdagangan.

Namun, pengawasan tidak berarti setiap pelaku usaha otomatis akan dikenai pajak tambahan.

Kewajiban pajak tetap bergantung pada ketentuan hukum, jenis usaha, penghasilan, dan status wajib pajak.

Industri Pengolahan dan Manufaktur Dioptimalkan

Sektor industri pengolahan juga menjadi sasaran optimalisasi penerimaan.

Industri manufaktur memiliki aktivitas ekonomi yang luas, mulai dari pembelian bahan baku hingga penjualan produk jadi.

Kegiatan tersebut berkaitan dengan berbagai jenis pajak, termasuk pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai sesuai ketentuan.

DJP akan memantau kepatuhan perpajakan sektor ini sebagai bagian dari upaya mencapai proyeksi penerimaan.

Namun, kemampuan industri membayar pajak juga berkaitan dengan kondisi produksi, permintaan pasar, dan keuntungan usaha.

Jasa Perusahaan, Transportasi, dan Pergudangan

Selain perdagangan dan manufaktur, DJP memusatkan perhatian pada sektor jasa perusahaan serta transportasi dan pergudangan.

Sektor-sektor tersebut memiliki hubungan erat dengan kegiatan ekonomi nasional.

Aktivitas distribusi barang, layanan logistik, dan jasa bisnis menghasilkan transaksi yang dapat menjadi bagian dari basis perpajakan.

Pemerintah berharap optimalisasi pengawasan dan kepatuhan pada sektor-sektor tersebut dapat membantu menambah penerimaan.

Pajak Digital Ikut Diandalkan Pemerintah

Ekonomi digital menjadi salah satu perhatian utama dalam strategi DJP.

Pertumbuhan transaksi melalui platform daring menimbulkan kebutuhan untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan dijalankan secara adil.

Pemerintah ingin mengurangi ketimpangan perlakuan antara kegiatan usaha konvensional dan kegiatan usaha berbasis digital.

Pengawasan Transaksi Marketplace

DJP menyoroti implementasi pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam ekosistem marketplace sesuai ketentuan yang berlaku.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk membantu administrasi pemungutan pajak dan meningkatkan kesetaraan perlakuan antara pelaku usaha.

Namun, penerapan kewajiban perpajakan tetap harus memperhatikan ketentuan mengenai subjek pajak, objek pajak, dan mekanisme pemungutan.

Tidak semua penjual daring otomatis memiliki kewajiban yang sama.

Karena itu, pelaku usaha perlu memahami ketentuan yang berlaku terhadap jenis dan skala usahanya.

Transaksi Digital dari Luar Negeri

Pemerintah juga mengoptimalkan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri atau SPP-TDLN.

Menurut laporan Bisnis.com, sistem tersebut mulai efektif beroperasi pada 25 September 2026 dan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026.

Sistem ini berkaitan dengan peningkatan efektivitas pemungutan pajak pertambahan nilai atas transaksi digital dari luar negeri yang memenuhi ketentuan sebagai objek pajak.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas efektivitas administrasi perpajakan seiring berkembangnya konsumsi layanan digital.

Apakah Pajak Digital Akan Membebani Konsumen?

Dampak kebijakan pajak digital terhadap konsumen bergantung pada jenis transaksi, mekanisme pemungutan, dan keputusan harga penyedia layanan.

Tidak tepat menyimpulkan bahwa seluruh harga layanan digital pasti naik hanya karena pemerintah memperkuat pengawasan.

Namun, pajak merupakan salah satu komponen yang dapat memengaruhi biaya transaksi dan harga akhir.

Karena itu, transparansi aturan dan penerapan yang konsisten penting agar pelaku usaha maupun konsumen memahami kewajibannya.

Coretax Menjadi Andalan Pengawasan Pajak

Selain mengoptimalkan sektor ekonomi, DJP akan memperkuat pemanfaatan data melalui Coretax.

Sistem administrasi perpajakan tersebut digunakan untuk mendukung pengelolaan data dan proses perpajakan.

Dalam strategi akhir tahun, DJP berencana memanfaatkan informasi dari berbagai sumber untuk menguji kesesuaian data wajib pajak.

Data Perbankan dan Pihak Ketiga Akan Dioptimalkan

Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa DJP akan menggunakan data dari berbagai institusi, termasuk sektor keuangan, perbankan, lembaga nonperbankan, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Data tersebut akan digunakan untuk membantu memeriksa konsistensi informasi yang tersedia dalam sistem perpajakan.

Namun, penggunaan data harus mengikuti dasar hukum dan ketentuan perlindungan informasi yang berlaku.

Tidak semua transaksi keuangan otomatis merupakan penghasilan kena pajak.

Karena itu, analisis data perlu disertai pemeriksaan konteks dan kesempatan bagi wajib pajak untuk memberikan penjelasan.

Pemeriksaan dan Penagihan Akan Diperkuat

DJP juga menyiapkan langkah penegakan hukum perpajakan sesuai kewenangannya.

Langkah tersebut dapat mencakup pengawasan pembayaran, pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penagihan aktif.

Tujuannya adalah memastikan kewajiban perpajakan yang telah diatur dalam hukum dijalankan dengan benar.

Namun, pemeriksaan tidak otomatis berarti wajib pajak telah melakukan pelanggaran.

Proses perpajakan tetap harus memperhatikan prosedur, hak wajib pajak, dan mekanisme keberatan atau penyelesaian sengketa yang tersedia.

Mengapa Pemerintah Harus Mengejar Penerimaan dalam Dua Bulan?

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi dan kepatuhan pembayaran.

Ketika realisasi belum mencapai proyeksi, pemerintah memiliki waktu terbatas untuk mengoptimalkan penerimaan sebelum tahun anggaran berakhir.

Namun, mengejar penerimaan pada akhir tahun tidak selalu mudah.

Kegiatan Ekonomi Memengaruhi Setoran Pajak

Penerimaan pajak berkaitan dengan aktivitas perusahaan, penghasilan masyarakat, konsumsi, impor, dan berbagai transaksi ekonomi.

Jika aktivitas ekonomi meningkat, basis pemajakan berpotensi ikut berkembang.

Sebaliknya, ketika keuntungan perusahaan tertekan atau konsumsi melambat, penerimaan dari jenis pajak tertentu dapat terpengaruh.

Karena itu, kinerja perpajakan tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi secara keseluruhan.

Kepatuhan Pajak Menjadi Faktor Penting

Selain kegiatan ekonomi, tingkat kepatuhan wajib pajak memengaruhi penerimaan negara.

Pemerintah berupaya memastikan bahwa pajak yang memang telah menjadi kewajiban dapat dibayarkan sesuai ketentuan.

Optimalisasi administrasi dapat membantu mengurangi kekurangan pembayaran, kesalahan pelaporan, atau keterlambatan setoran.

Namun, peningkatan kepatuhan membutuhkan aturan yang jelas dan layanan administrasi yang dapat diakses dengan baik.

Apakah Pemerintah Akan Menaikkan Pajak untuk Menutup Kekurangan?

Pertanyaan ini muncul karena besarnya tambahan penerimaan yang ingin dihimpun.

Namun, hingga informasi yang dipublikasikan pada 15 November 2026, strategi yang dijelaskan DJP terutama menekankan optimalisasi sektor penerimaan, pengawasan kepatuhan, pemanfaatan data, dan penegakan hukum.

Belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa kekurangan penerimaan Rp514 triliun otomatis akan ditutup melalui kenaikan tarif pajak secara umum.

Perubahan tarif atau ketentuan perpajakan memerlukan dasar hukum dan proses kebijakan tersendiri.

Pengawasan Pajak Tidak Sama dengan Kenaikan Tarif

Pemerintah dapat meningkatkan penerimaan melalui perbaikan administrasi tanpa harus mengubah tarif pajak.

Misalnya, pengawasan yang lebih baik dapat membantu memastikan kewajiban pajak yang sudah ada dilaksanakan.

Di sisi lain, kenaikan tarif merupakan perubahan kebijakan yang dapat memengaruhi beban wajib pajak.

Keduanya merupakan instrumen yang berbeda.

Karena itu, masyarakat perlu membedakan berita mengenai intensifikasi pengawasan dengan pengumuman resmi perubahan tarif.

Kekhawatiran terhadap Daya Beli Masyarakat

Upaya meningkatkan penerimaan pajak perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

Jika pengawasan dilakukan tanpa memperhatikan kemampuan usaha dan prosedur yang adil, pelaku usaha dapat menghadapi tekanan administratif.

Namun, kepatuhan pajak yang meningkat juga dapat memperbaiki kesetaraan antara wajib pajak yang sudah patuh dan yang belum memenuhi kewajibannya.

Tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dan keberlanjutan kegiatan ekonomi.

Ekonom Soroti Pentingnya Keadilan Pajak

Ekonom Universitas Gadjah Mada Rijadh Djatu Winardi menilai bahwa dukungan masyarakat terhadap pembayaran pajak berkaitan dengan manfaat yang mereka rasakan dari belanja negara.

Dalam tanggapannya pada 14 November 2026, ia menekankan pentingnya menunjukkan hasil nyata dari penggunaan uang pajak.

Pandangan tersebut mengingatkan bahwa keberhasilan perpajakan tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan.

Kepercayaan publik juga memiliki peran penting.

Wajib Pajak Berpenghasilan Tinggi Menjadi Perhatian

Rijadh menyarankan agar pemerintah mengoptimalkan administrasi perpajakan dan memperhatikan wajib pajak berpenghasilan tinggi secara adil.

Pendekatan tersebut berkaitan dengan prinsip bahwa kewajiban perpajakan perlu dijalankan sesuai kemampuan ekonomi dan aturan yang berlaku.

Namun, optimalisasi terhadap kelompok berpenghasilan tinggi tetap harus didasarkan pada data dan prosedur hukum.

Besarnya kekayaan seseorang tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran pajak.

Transparansi Belanja Negara Dapat Mendorong Kepatuhan

Masyarakat lebih mudah memahami pentingnya pajak ketika melihat manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Layanan kesehatan, sekolah, infrastruktur, dan pelayanan publik merupakan contoh bidang yang dapat menunjukkan hasil penggunaan anggaran.

Karena itu, transparansi belanja dan evaluasi program menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan.

Pemerintah tidak cukup hanya meminta masyarakat memenuhi kewajiban pajak, tetapi juga perlu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik.

Apa Dampaknya Jika Kekurangan Pajak Rp514 Triliun Tidak Tertutup?

Apabila penerimaan pajak tidak mencapai proyeksi, pemerintah perlu menilai dampaknya terhadap keseimbangan APBN.

Namun, kekurangan penerimaan pajak tidak otomatis berarti seluruh belanja negara harus dihentikan atau defisit meningkat dengan jumlah yang sama.

Hasil akhirnya bergantung pada penerimaan lain, realisasi belanja, dan strategi pembiayaan pemerintah.

Defisit APBN Berpotensi Mengalami Tekanan

Ketika pendapatan lebih rendah dari perkiraan sementara belanja tetap berjalan, kebutuhan pembiayaan dapat meningkat.

Pemerintah dapat melakukan penyesuaian sesuai ketentuan pengelolaan anggaran.

Namun, besarnya dampak terhadap defisit baru dapat dinilai setelah memperhitungkan seluruh komponen APBN.

Karena itu, Rp514 triliun tidak boleh langsung disebut sebagai defisit APBN.

Angka tersebut merupakan tambahan penerimaan pajak yang dikejar untuk mencapai proyeksi akhir tahun.

Risiko Tambahan Pembiayaan Utang

Ekonom Rijadh Djatu Winardi juga mengingatkan bahwa kekurangan penerimaan berpotensi meningkatkan kebutuhan pembiayaan melalui utang.

Jika pemerintah harus menerbitkan surat utang tambahan, beban pembayaran bunga pada periode berikutnya dapat ikut terpengaruh.

Namun, hal tersebut merupakan risiko yang bergantung pada keputusan pembiayaan dan kondisi APBN.

Belum dapat dipastikan bahwa kekurangan penerimaan pajak akan langsung menghasilkan tambahan utang dalam jumlah yang sama.

Ruang Fiskal Tahun Berikutnya Bisa Terpengaruh

Kinerja penerimaan tahun berjalan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pengelolaan anggaran tahun berikutnya.

Jika penerimaan lebih rendah dari harapan, pemerintah mungkin perlu memperkuat efisiensi belanja atau mengevaluasi sumber pendapatan.

Namun, keputusan mengenai anggaran 2027 harus dilihat berdasarkan kebijakan resmi dan perkembangan fiskal terbaru.

Apa Artinya bagi Karyawan dan Pelaku UMKM?

Pemberitaan mengenai target penerimaan yang besar dapat membuat sebagian masyarakat khawatir terhadap kewajiban pajaknya.

Namun, kekurangan pajak Rp514 triliun tidak berarti setiap warga negara harus membayar pajak tambahan.

Kewajiban perpajakan tetap ditentukan oleh aturan yang berlaku.

Bagi Karyawan

Karyawan yang menerima penghasilan dari pekerjaan tetap mengikuti ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pemotongan dan pelaporan dilakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tidak ada alasan untuk menganggap kekurangan penerimaan negara secara otomatis mengubah tarif atau kewajiban pajak karyawan.

Jika terdapat perubahan kebijakan, informasi tersebut perlu merujuk pada peraturan resmi.

Bagi Pelaku UMKM

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah perlu memastikan pencatatan usaha serta kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan.

Namun, perlakuan pajak dapat berbeda berdasarkan bentuk usaha, omzet, jenis transaksi, dan ketentuan fasilitas yang berlaku.

Karena itu, pelaku UMKM sebaiknya tidak menyimpulkan bahwa seluruh transaksi penjualan akan dikenai pungutan tambahan.

Informasi yang akurat dapat diperoleh melalui kanal resmi DJP atau konsultasi perpajakan yang kompeten.

Bagi Konsumen

Penguatan penerimaan pajak tidak otomatis menyebabkan semua barang dan jasa mengalami kenaikan harga.

Dampaknya bergantung pada kebijakan yang diterapkan serta respons pelaku usaha.

Konsumen perlu membedakan antara penerapan kewajiban pajak yang sudah berlaku dan perubahan tarif pajak baru.

Dua Bulan Terakhir Menjadi Ujian Penerimaan Pajak 2026

Pemerintah menghadapi tantangan besar untuk menghimpun tambahan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun selama November dan Desember 2026.

Hingga Oktober, penerimaan pajak telah mencapai Rp1.796,8 triliun, tetapi masih berada di bawah proyeksi akhir tahun sebesar Rp2.310,8 triliun.

DJP akan mengoptimalkan penerimaan dari sektor perdagangan, manufaktur, jasa perusahaan, transportasi, pergudangan, dan ekonomi digital.

Pengawasan kepatuhan, pemeriksaan, penagihan, serta pemanfaatan data melalui Coretax juga menjadi bagian dari strategi tersebut.

Namun, keberhasilan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh jumlah uang yang berhasil dikumpulkan.

Proses pengumpulan pajak perlu tetap memperhatikan kepastian hukum, keadilan bagi wajib pajak, kondisi dunia usaha, dan transparansi penggunaan anggaran.

Masyarakat juga perlu memahami bahwa angka Rp514 triliun bukan jumlah tunggakan yang seluruhnya berasal dari wajib pajak yang belum membayar, dan bukan pula defisit APBN.

Angka tersebut merupakan tambahan penerimaan yang diperlukan untuk mencapai proyeksi pajak akhir tahun.

Pada akhirnya, upaya pemerintah mengejar kekurangan pajak Rp514 triliun akan menjadi salah satu penentu kinerja penerimaan negara sepanjang 2026.

Hasilnya baru dapat dinilai secara utuh setelah realisasi penerimaan November dan Desember diumumkan.

Referensi

detikFinance — Setoran Pajak Kurang Rp514 Triliun, 14 November 2026.
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8752098/setoran-pajak-kurang-rp-514-triliun

detikFinance — Setoran Pajak Kurang Rp514 T, Menkeu: Saya Mohon Dukungan Masyarakat, 13 November 2026.
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8751663/setoran-pajak-kurang-rp-514-t-menkeu-saya-mohon-dukungan-masyarakat/amp

Bisnis.com — Kejar Sisa Rp514 Triliun, DJP Kebut Pajak Digital hingga Penegakan Hukum Berbasis Coretax, 13 November 2026.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20261113/259/2021163/kejar-sisa-rp514-triliun-djp-kebut-pajak-digital-hingga-penegakan-hukum-berbasis-coretax

Tirto.id — DJP Kejar Kekurangan Pajak Rp500 Triliun hingga Akhir 2026, 12 November 2026.
https://tirto.id/djp-kejar-kekurangan-pajak-rp500-triliun-hingga-akhir-2026-idKx

Liputan6 — Mengejar Penerimaan Pajak Rp514 Triliun dalam Dua Bulan, 14 November 2026.
https://www.liputan6.com/bisnis/read/8335086/mengejar-penerimaan-pajak-rp-514-triliun-dalam-dua-bulan

Suara.com — Pajak 2026 Kurang Rp514 Triliun, Ekonom Minta Pemerintah Kejar Wajib Pajak Kaya, 14 November 2026.
https://www.suara.com/bisnis/2026/11/14/183000/pajak-2026-kurang-rp514-triliun-ekonom-minta-pemerintah-kejar-wajib-pajak-kaya

Suara.com — Bom Waktu Setoran Pajak Era Suahasil, Defisit Rp514 Triliun Bisa Buat APBN Tercekik, 14 November 2026.
https://www.suara.com/bisnis/2026/11/14/220000/bom-waktu-setoran-pajak-era-suahasil-defisit-rp514-triliun-bisa-buat-apbn-tercekik?page=all

Perjelas perbedaan angka penerimaanRingkas bagian yang berulang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *