Demo DPR Tuntut PPPK Paruh Waktu Diangkat Penuh Waktu 2027
Ringkasan Cepat
- Aliansi Paruh Waktu Teknis Indonesia berunjuk rasa di gerbang utama DPR/MPR, Selasa (10/11/2026). Mereka menuntut pengangkatan penuh waktu pada 2027 dan peraturan pemerintah (PP) peralihan status.
- Pemerintah dan DPR sepakat pada 6 November untuk mengubah status PPPK paruh waktu lintas profesi menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
- Menteri Keuangan menyebut anggaran sekitar Rp31,1 triliun. Aturan pelaksana dan skema pengangkatan masih jadi sorotan.
Jakarta, 10 November 2026 — Demo di DPR yang menuntut PPPK paruh waktu diangkat penuh waktu pada 2027 digelar Selasa (10/11/2026). Massa Aliansi Paruh Waktu Teknis Indonesia berkumpul di gerbang utama Gedung DPR/MPR, Senayan. Mereka meminta kepastian pengangkatan, penerbitan PP peralihan status, dan perlakuan setara bagi tenaga teknis, empat hari setelah pemerintah mengumumkan kebijakan alih status.
Mengapa Demo Ini Muncul Setelah Kebijakan Diumumkan?

Pada Jumat (6/11/2026), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan hasil rapat koordinasi dengan pimpinan DPR. Menurut ANTARA, PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Keputusan itu memfinalisasi kesepakatan Agustus yang semula hanya mencakup guru. Cakupannya kini meluas ke dosen, petugas damkar, tenaga medis, dan personel Satpol PP.
PPPK penuh waktu juga diberi kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027.
Pengumuman itu belum menjawab semua pertanyaan. MCI News mengutip Prasetyo bahwa perubahan status berjalan bertahap. Periskop.id mencatat pengangkatan tetap perlu mengikuti mekanisme kepegawaian atau aturan khusus yang nantinya ditetapkan. Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, menurut media itu, mengaitkan pengangkatan dengan ketersediaan anggaran dan evaluasi kinerja.
Di situlah celahnya. Menurut Tribun Depok, massa mendesak kepastian tertulis dan komitmen, bukan sekadar pengumuman.
Kompleks parlemen sebelumnya juga menjadi salah satu titik aksi dalam pengamanan lima lokasi demo Jakarta pada 17 Juni lalu.
Siapa yang Turun ke DPR dan Apa Tuntutannya?

Massa mengenakan baju putih dan berkumpul di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR. Kompas.id mencatat rombongan tiba sekitar pukul 10.00 WIB. Beritasatu menyebut jumlahnya sekitar 200 orang.
Menurut Liputan6.com, massa membawa empat tuntutan:
- Pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu pada 2027, khususnya tenaga teknis.
- Penerbitan PP tentang peralihan status PPPK paruh waktu.
- Aturan yang mengakomodasi seluruh PPPK paruh waktu tanpa mengutamakan profesi tertentu.
- Perlakuan setara dan penolakan terhadap dugaan diskriminasi.
Mereka juga mendesak persoalan status pendidikan yang turun (downgrade) segera dituntaskan. Saat Liputan6.com memantau, polisi membentuk barikade di sekitar gerbang. Lalu lintas Jalan Gatot Subroto terpantau ramai lancar.
Tidak semua kelompok ikut turun. Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia, Faisol Mahardika, meminta anggotanya tidak ikut aksi 10 November. Ia mengajak mereka mengawal kebijakan yang diumumkan 6 November, menurut JPNN. Di lokasi yang sama, kelompok lain menggelar aksi dengan tuntutan berbeda yang tidak terkait PPPK, menurut Kompas.id.
Berapa Anggarannya dan Apa Kata DPR?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pada 14 September 2026 bahwa semua PPPK paruh waktu akan menjadi penuh waktu dan dibayar pemerintah pusat. Anggarannya sekitar Rp31,1 triliun, dan ia menambahkan “mungkin juga lebih”, menurut IDX Channel. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja gabungan dengan Komite IV DPD.
Soal jumlah penerima, Fortune Indonesia melaporkan Kemenpan-RB mencatat 231.246 guru berstatus PPPK paruh waktu. Periskop.id menyebut sekitar 947 ribu PPPK paruh waktu secara keseluruhan. Angka itu data awal dan belum final.
Di DPR, sikapnya beragam:
- Anggota Komisi II Shintya Sandra Kusuma (Fraksi PDI Perjuangan) menilai perubahan status tanpa perbaikan penghasilan hanya akan jadi formalitas administratif, menurut Insider Indonesia.
- Anggota Komisi II Muhammad Khozin menyebut kebijakan ini menjawab aspirasi warga, menurut ANTARA.
- Anggota Komisi X Ledia Hanifa Amaliah mendorong percepatan pengalihan status guru, menurut Kontan.
Di daerah, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan masih mengkaji rencana ini dan belum memerinci jumlah pegawai, menurut Beritasatu.
Kronologi Singkat

| Waktu | Kejadian | Sumber |
| Agustus 2026 | DPR dan pemerintah sepakat guru PPPK paruh waktu diangkat penuh waktu pada 2027 | ANTARA |
| 14 September 2026 | Menkeu menyebut anggaran sekitar Rp31,1 triliun dan gaji dibayar pusat | IDX Channel |
| 6 November 2026 | Rapat koordinasi pemerintah dan pimpinan DPR memperluas kebijakan ke lintas profesi mulai 1 Januari 2027 | ANTARA |
| 8 November 2026 | Aliansi R2 R3 Indonesia meminta anggotanya tidak ikut aksi | JPNN |
| 10 November 2026 | Massa PPPK paruh waktu berunjuk rasa di gerbang utama DPR/MPR | Liputan6.com |
Apa Selanjutnya?
Waktu tersisa sekitar dua bulan. Insider Indonesia mencatat pemerintah perlu merampungkan validasi data dan menyiapkan anggaran di pusat dan daerah sebelum 1 Januari 2027. Tuntutan utama massa adalah PP peralihan status. Dalam sumber yang kami periksa, belum ada jadwal penerbitannya.
Hingga artikel ini diperbarui, kami juga belum menemukan tanggapan resmi DPR atau pemerintah atas aksi 10 November. Hal yang layak dipantau adalah isi aturan pelaksana, apakah tenaga teknis masuk tanpa prioritas profesi, dan skema pembiayaan di daerah. Seleksi CPNS 2027 bagi PPPK penuh waktu akan jadi tahap berikutnya.
FAQ
Kapan PPPK paruh waktu diangkat penuh waktu?
Pemerintah dan DPR menargetkan mulai 1 Januari 2027. Mensesneg menyebut pelaksanaannya bertahap, dan aturan pelaksana belum dirinci dalam sumber yang kami periksa.
Profesi apa saja yang masuk kebijakan ini?
Menurut ANTARA, kebijakan berlaku lintas profesi, termasuk guru, dosen, petugas damkar, tenaga medis, dan personel Satpol PP. Massa menuntut tenaga teknis diakomodasi tanpa prioritas profesi.
Siapa yang menggelar demo di DPR pada 10 November 2026?
Aliansi Paruh Waktu Teknis Indonesia, yang mengaku terdiri dari PPPK paruh waktu dari berbagai daerah, menurut Liputan6.com.