Bareskrim Sita Rp28 Miliar Hasil Judol, 322 Rekening Diblokir!
Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp28,01 miliar yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari aktivitas judi online atau judol. Sebanyak 322 rekening perbankan diblokir setelah penyidik menelusuri aliran dana dari situs perjudian berinisial A. Plot twist-nya, jaringan tersebut diduga memanfaatkan server di Finlandia dan Amerika Serikat untuk menghindari pelacakan aparat. Hingga 16 November 2026, polisi masih memburu pihak yang menjadi pengendali dan penerima manfaat utama dari jaringan tersebut.
kementeriantikus – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri kembali mengungkap praktik perjudian online yang melibatkan transaksi keuangan bernilai fantastis. Kali ini, penyidik berhasil menyita aset sebesar Rp28.010.228.458 dari 322 rekening yang diduga berkaitan dengan aktivitas judol. Kasus tersebut menjadi perhatian karena jaringan yang diselidiki memanfaatkan infrastruktur server di luar negeri.
Pengungkapan ini menunjukkan bahwa persoalan judi online bukan sekadar urusan website ilegal yang menawarkan permainan taruhan. Di balik layar, terdapat dugaan sistem transaksi keuangan yang kompleks dan melibatkan banyak rekening perbankan. Situasinya semakin challenging ketika pengelola situs diduga menggunakan server internasional untuk mempersulit proses pelacakan.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Suhasto, menyampaikan perkembangan perkara tersebut dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026). Penyitaan dilakukan setelah penyidik mengembangkan penyelidikan terhadap dugaan pencucian uang dari situs judi online. Aparat kini berfokus mengidentifikasi pihak yang sebenarnya mengendalikan operasional dan menikmati keuntungan dari jaringan tersebut.
Bareskrim Sita Rp28 Miliar, Ratusan Rekening Terindikasi Jadi Penampungan Judol
Kasus ini menjadi sorotan setelah Bareskrim mengumumkan pemblokiran 322 rekening perbankan yang diduga digunakan untuk menampung dana perjudian online. Total aset yang disita mencapai Rp28.010.228.458 atau sekitar Rp28,01 miliar. Angka tersebut memperlihatkan besarnya dana yang teridentifikasi dalam penyidikan terhadap satu jaringan situs perjudian.
Suhasto menjelaskan bahwa pemblokiran rekening dilakukan berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dan analisis transaksi keuangan. Penyidik berusaha mengidentifikasi rekening yang digunakan untuk menerima deposit dari pemain judi online. Dari proses tersebut, ditemukan ratusan rekening yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas perjudian ilegal.
Pengungkapan ini sekaligus memberikan gambaran mengenai pentingnya pendekatan follow the money dalam pemberantasan kejahatan digital. Artinya, aparat tidak hanya mengejar keberadaan situs, tetapi juga mengikuti pergerakan uang yang diduga dihasilkan dari aktivitas ilegal. Strategi tersebut dapat membantu penyidik mengidentifikasi pihak yang memperoleh keuntungan dari jaringan perjudian.
Kronologi Pengungkapan: Berawal dari Patroli Siber pada 2025
Penyelidikan kasus ini ternyata sudah berlangsung sejak 2025, ketika Subdirektorat IV Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan patroli siber. Dalam kegiatan tersebut, penyidik menemukan sebuah situs perjudian online yang kemudian disebut menggunakan inisial A. Situs tersebut menjadi fokus penelusuran karena diduga menawarkan berbagai permainan taruhan kepada pengguna di Indonesia.
Setelah menemukan situs tersebut, penyidik mulai mempelajari sistem operasional dan metode pembayaran yang digunakan. Pemeriksaan tidak hanya berfokus pada konten permainan, tetapi juga rekening yang menerima uang dari pengguna. Proses ini diperlukan untuk memahami hubungan antara aktivitas perjudian dan dugaan pencucian uang.
Perkara kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan berdasarkan surat perintah tertanggal 26 Oktober 2026. Keputusan tersebut dilakukan setelah penyidik memperoleh hasil penelusuran dan analisis transaksi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dari sinilah pengusutan aliran dana menjadi semakin intensif hingga berujung pada pemblokiran ratusan rekening.
Server Judol di Finlandia dan Amerika Serikat, Apa Alasannya?
Salah satu temuan yang paling menarik perhatian publik adalah penggunaan server yang berlokasi di Finlandia dan Amerika Serikat. Menurut keterangan Bareskrim, infrastruktur luar negeri tersebut diduga dimanfaatkan untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum Indonesia. Kondisi ini membuat pengungkapan jaringan perjudian memiliki tantangan teknis dan hukum yang lebih kompleks.
Dalam dunia digital, lokasi server dapat berbeda dari lokasi pengguna maupun pihak yang mengendalikan suatu platform. Karena itu, keberadaan server di luar negeri tidak otomatis membuktikan bahwa operator atau pemilik situs berasal dari negara tersebut. Identitas pengendali tetap harus ditelusuri melalui bukti digital, transaksi keuangan, dan hasil pemeriksaan penyidik.
Penggunaan infrastruktur lintas negara juga dapat memunculkan persoalan yurisdiksi dalam proses penegakan hukum. Aparat mungkin membutuhkan koordinasi tambahan apabila bukti tertentu tersimpan pada sistem yang berada di wilayah hukum negara lain. Namun, keberadaan rekening dan transaksi di Indonesia tetap memberikan jalur penyelidikan yang dapat dikembangkan.
Kasus ini menjadi reminder bahwa kejahatan berbasis internet tidak selalu memiliki batas geografis yang jelas. Sebuah situs dapat diakses dari Indonesia, menggunakan server di negara lain, dan menerima pembayaran melalui rekening domestik. Kombinasi tersebut menjadi alasan mengapa penanganan judi online membutuhkan pendekatan yang menyeluruh.
Sudah Diblokir Komdigi, Situs Judol Masih Bisa Diakses Lewat VPN
Bareskrim juga mengungkap bahwa situs perjudian tersebut telah menjadi objek pemblokiran oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Situs itu dimasukkan ke dalam database Trust Positif untuk membatasi akses dari jaringan internet Indonesia. Namun, penyidik menyebut akses masih memungkinkan melalui penggunaan virtual private network atau VPN.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemblokiran website belum tentu menghentikan seluruh aktivitas jaringan perjudian online. Pengelola juga diduga masih dapat menjalankan operasional menggunakan identitas atau entitas yang berbeda. Hal ini membuat proses pemberantasan membutuhkan tindakan yang lebih luas daripada sekadar memutus akses digital.
Secara teknis, VPN dapat mengubah jalur koneksi internet sehingga pengguna berpotensi melewati pembatasan akses tertentu. Meski demikian, penggunaan VPN sendiri tidak otomatis merupakan tindakan ilegal karena teknologi tersebut juga memiliki fungsi keamanan dan privasi. Permasalahan hukum muncul ketika teknologi digunakan untuk mendukung aktivitas yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
Dalam konteks pengungkapan ini, penyidik masih mendalami aktivitas situs yang diduga tetap berjalan meskipun telah diblokir. Situasi tersebut membuka kemungkinan adanya perkembangan jumlah aset yang teridentifikasi. Namun, penambahan nilai penyitaan tetap harus menunggu hasil penyidikan dan pengumuman resmi kepolisian.
Modus Transaksi Judol: QRIS, E-Wallet hingga Transfer Pulsa

Penyelidikan Bareskrim menemukan bahwa situs berinisial A menyediakan berbagai metode pembayaran untuk pengguna. Pilihannya meliputi QRIS, virtual account, transfer bank, uang elektronik, hingga transfer pulsa. Keberagaman metode tersebut menunjukkan bagaimana fasilitas pembayaran digital diduga dimanfaatkan untuk mendukung transaksi perjudian online.
Situs itu juga menawarkan sejumlah kategori permainan, termasuk slot, live casino, togel, taruhan olahraga, poker, dan permainan berbasis e-sport. Variasi tersebut memungkinkan pengguna memilih berbagai jenis taruhan dalam satu platform. Namun, kemasan permainan digital tidak menghilangkan risiko kerugian finansial maupun konsekuensi hukum dari aktivitas perjudian.
Perlu dipahami bahwa penggunaan layanan pembayaran resmi tidak otomatis menunjukkan keterlibatan penyedia layanan dalam tindak pidana. Fasilitas transaksi digital pada dasarnya dikembangkan untuk mendukung kebutuhan pembayaran masyarakat. Yang menjadi fokus penyidikan adalah dugaan penyalahgunaan fasilitas tersebut untuk menampung atau memindahkan dana ilegal.
Temuan lain yang cukup mengkhawatirkan adalah dugaan penggunaan rekening nominee dalam jaringan perjudian tersebut. Rekening nominee merupakan rekening atas nama seseorang yang digunakan untuk kepentingan pihak lain. Dalam perkara ini, penyidik menemukan indikasi bahwa sejumlah rekening dibuat untuk menampung dana hasil aktivitas judol.
Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay, menjelaskan bahwa terdapat warga Indonesia yang diminta membuat rekening dengan imbalan tertentu. Nilai pembayaran yang disebutkan berkisar antara Rp150.000 hingga Rp250.000 untuk pembuatan rekening. Rekening tersebut kemudian diduga dimanfaatkan sebagai sarana penampungan uang yang berkaitan dengan aktivitas perjudian.
Modus tersebut memperlihatkan bagaimana identitas seseorang dapat dimanfaatkan dalam transaksi keuangan yang berisiko. Pemilik rekening secara administratif belum tentu merupakan pihak yang mengendalikan seluruh aktivitas transaksi. Karena itu, penyidik perlu membedakan pemilik identitas, pengendali rekening, dan penerima manfaat sebenarnya.
Bagi masyarakat, tawaran membuka rekening dengan imbalan uang sebaiknya menjadi red flag yang tidak diabaikan. Menyerahkan akses rekening kepada pihak lain dapat menimbulkan persoalan apabila fasilitas tersebut digunakan untuk aktivitas ilegal. Risiko tersebut jauh lebih besar dibandingkan imbalan ratusan ribu rupiah yang ditawarkan.
Dalam proses pengungkapan perkara, Bareskrim bekerja sama dengan PPATK untuk menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan. Kolaborasi tersebut bertujuan menelusuri pergerakan dana dan mengidentifikasi pola transaksi yang diduga berkaitan dengan pencucian uang. Hasil analisis kemudian digunakan untuk mendukung langkah penyidikan.
Penelusuran aliran dana menjadi penting karena uang hasil tindak pidana dapat berpindah melalui beberapa rekening. Perpindahan tersebut berpotensi menyulitkan identifikasi asal-usul dan pihak yang menerima dana. Melalui pemeriksaan pola transaksi, penyidik dapat membangun gambaran mengenai hubungan antarrekening yang teridentifikasi.
Pendekatan ini juga memperlihatkan bahwa pemberantasan judi online membutuhkan kolaborasi antarlembaga. Kepolisian menangani penyidikan, PPATK mendukung analisis transaksi, sementara Komdigi berperan dalam pembatasan akses situs ilegal. Sinergi tersebut diperlukan agar penanganan tidak hanya menyasar tampilan platform, tetapi juga sistem pendukungnya.
Siapa Dalang Judol Rp28 Miliar?
Pertanyaan terbesar dalam pengungkapan kasus ini adalah siapa sebenarnya pihak yang mengendalikan jaringan perjudian tersebut. Hingga konferensi pers pada 16 November 2026, Bareskrim masih menelusuri identitas beneficial owner atau penerima manfaat utama. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti untuk menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Istilah beneficial owner merujuk pada individu yang pada akhirnya memiliki, mengendalikan, atau memperoleh manfaat dari suatu aktivitas maupun aset. Dalam perkara perjudian online, identitas tersebut belum tentu sama dengan nama yang tercantum pada rekening penerima dana. Karena itu, pemeriksaan rekening nominee menjadi bagian penting dalam proses pengungkapan jaringan.
Menurut laporan media pada 16 November 2026, belum ada tersangka yang diumumkan dalam perkara dugaan pencucian uang tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyidikan masih berada dalam tahap pengumpulan dan pendalaman alat bukti. Publik perlu menunggu informasi resmi sebelum menyimpulkan keterlibatan seseorang sebagai pengendali jaringan.
Bareskrim juga akan meminta konfirmasi kepada pihak-pihak yang tercatat sebagai pemilik rekening. Untuk rekening yang tidak memperoleh konfirmasi atau terindikasi menggunakan identitas nominee, penyidik menjelaskan adanya mekanisme penanganan dana sesuai ketentuan hukum. Langkah tersebut berkaitan dengan proses pembuktian dan pengamanan aset selama penyidikan berlangsung.
Ancaman Hukuman Kasus Judol dan Dugaan Pencucian Uang
Kasus ini tidak hanya diselidiki sebagai aktivitas perjudian online, tetapi juga berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Penyidik menyebut penerapan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selain itu, perkara juga dikaitkan dengan ketentuan perjudian melalui sistem elektronik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam pemberitaan, ancaman pidana yang disebutkan dapat mencapai 15 tahun penjara dan/atau denda Rp5 miliar. Penerapan hukuman terhadap seseorang tetap bergantung pada pasal yang terbukti dilanggar dan proses peradilan. Oleh sebab itu, ancaman pidana tidak boleh dipahami sebagai keputusan bersalah terhadap pihak yang masih diperiksa.
Aspek hukum menjadi penting karena perkara ini melibatkan dugaan aktivitas perjudian sekaligus upaya menyamarkan aliran dana. Kedua persoalan tersebut membutuhkan pembuktian yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dijaga selama proses penyidikan hingga persidangan.
Pemberantasan Judol Butuh Lebih dari Sekadar Blokir Website
Penyitaan aset Rp28 miliar memperlihatkan bahwa penanganan judi online mulai menyasar aspek keuangan jaringan yang diselidiki. Langkah tersebut penting karena aktivitas perjudian tidak dapat berjalan tanpa sistem penerimaan dan perpindahan dana. Namun, keberhasilan jangka panjang tetap bergantung pada kemampuan aparat mengungkap pengendali dan memutus jaringan transaksi ilegal.
Di sisi lain, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap tawaran keuntungan instan melalui perjudian digital. Janji kemenangan besar dapat mendorong seseorang mengambil keputusan finansial yang berisiko. Kerugian yang muncul tidak hanya berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi pribadi, tetapi juga kehidupan keluarga dan lingkungan sosial.
Edukasi mengenai keamanan rekening juga perlu menjadi perhatian dalam upaya pencegahan. Masyarakat sebaiknya tidak meminjamkan identitas atau menyerahkan akses rekening kepada pihak yang tidak jelas kepentingannya. Tindakan sederhana tersebut dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan fasilitas keuangan untuk kegiatan ilegal.
Pengungkapan Bareskrim terhadap dugaan pencucian uang hasil judi online menjadi perkembangan penting dalam upaya pemberantasan perjudian digital. Sebanyak 322 rekening telah diblokir dengan total aset yang disita mencapai Rp28.010.228.458. Penggunaan server di Finlandia dan Amerika Serikat turut menunjukkan kompleksitas jaringan yang sedang diselidiki.
Meski demikian, penyitaan dana bukan berarti seluruh persoalan telah selesai. Penyidik masih harus mengidentifikasi pihak yang mengendalikan situs, menelusuri penerima manfaat, dan memastikan asal-usul dana yang ditemukan. Perkembangan tersebut akan menentukan arah penanganan perkara pada tahap berikutnya.
Kasus ini sekaligus menjadi wake-up call bahwa kejahatan digital dapat memanfaatkan teknologi dan sistem pembayaran yang digunakan sehari-hari. Pemblokiran situs, pengawasan transaksi, serta penegakan hukum perlu berjalan secara terintegrasi. Kini, publik menunggu apakah penyidikan Bareskrim dapat mengungkap aktor utama di balik jaringan judi online bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.
Referensi
1. Tribratanews Polri — 16 November 2026
Bareskrim Polri Sita Rp28 Miliar dari 322 Rekening Terkait TPPU Judi Online.
Sumber resmi keterangan kepolisian mengenai penyitaan aset, kronologi penyidikan, metode pembayaran, dan modus rekening nominee.
https://tribratanews.polri.go.id/article/bareskrim-polri-sita-rp28-miliar-dari-322-rekening-terkait-tppu-judi-online
2. CNN Indonesia — 16 November 2026
Bareskrim Sita Uang Rp28 M Hasil Penampungan Judol Server Finlandia-AS.
Referensi mengenai penggunaan server luar negeri, penelusuran PPATK, dan perkembangan identifikasi penerima manfaat.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261116165057-12-1427784/bareskrim-sita-uang-rp28-m-hasil-penampungan-judol-server-finlandia-as
3. Tirto.id — 16 November 2026
Bareskrim Sita 322 Rekening Penampungan Judol Senilai Rp28 M.
Referensi pendukung mengenai pengungkapan ratusan rekening dan dugaan pencucian uang dari situs perjudian online.
https://tirto.id/bareskrim-sita-322-rekening-penampungan-judol-senilai-rp28-m-idRb
4. detikNews — 16 November 2026
Server Judol yang Dibongkar Bareskrim Ada di Finlandia dan Amerika.
Referensi mengenai lokasi server, akses melalui VPN, serta kelanjutan penyidikan jaringan perjudian.
https://news.detik.com/berita/d-8755365/server-judol-yang-dibongkar-bareskrim-ada-di-finlandia-dan-amerika
5. Bisnis.com — 16 November 2026
Bareskrim Sita Rp28 Miliar dari 322 Rekening Terindikasi Judol.
Referensi mengenai jumlah aset, status penyidikan, klarifikasi pemilik rekening, dan ketentuan hukum terkait.
https://kabar24.bisnis.com/read/20261116/16/2021727/bareskrim-sita-rp28-miliar-dari-322-rekening-terindikasi-judol