Bupati Pati Nonaktif Sudewo Dituntut 8 Tahun 6 Bulan Penjara, Uang Pengganti Rp3,67 Miliar
“Bupati Pati nonaktif Sudewo menghadapi tuntutan 8 tahun 6 bulan penjara dalam perkara korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang.”
“Tuntutannya bukan cuma penjara, karena jaksa KPK juga meminta pembayaran uang pengganti hingga pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.”
kementeriantikus – Bupati Pati nonaktif Sudewo dituntut 8 tahun 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi. Tuntutan tersebut dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jawa Tengah, pada Senin, 21 September 2026.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan serta perkara pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati. Jaksa juga menuntut Sudewo membayar denda Rp300 juta dan uang pengganti Rp3,67 miliar.
Sudewo Dituntut 8 Tahun 6 Bulan, Bukan Divonis
Satu hal yang perlu digarisbawahi sejak awal: 8 tahun 6 bulan merupakan tuntutan jaksa, bukan vonis hakim. Artinya, proses hukum Sudewo masih berlangsung dan majelis hakim belum menjatuhkan putusan akhir berdasarkan tuntutan tersebut.
JPU KPK meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp300 juta. Apabila denda tidak dibayar, jaksa meminta agar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 100 hari.
Persidangan ini menjadi salah satu fase penting dalam perkara yang menjerat Sudewo. Sebab, setelah rangkaian pemeriksaan saksi dan bukti, jaksa kini telah menyampaikan kepada majelis hakim hukuman yang menurut penuntut umum layak dijatuhkan.
Uang Pengganti Rp3,67 Miliar Ikut Masuk Tuntutan
Tuntutan kepada Sudewo tidak berhenti pada pidana penjara dan denda. Jaksa KPK juga meminta Sudewo membayar uang pengganti sebesar Rp3,67 miliar.
Menurut jaksa, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda Sudewo dapat disita dan dilelang untuk menutup kewajiban tersebut. Mekanisme tersebut tentunya baru relevan apabila nantinya terdapat putusan berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
Nilai uang pengganti yang mencapai miliaran rupiah membuat aspek finansial menjadi bagian penting dari tuntutan. Jadi, perkara ini bukan hanya bicara mengenai berapa lama hukuman penjara yang diminta jaksa.
Ada satu poin lain yang cukup major dalam tuntutan jaksa terhadap Bupati Pati nonaktif tersebut. JPU meminta hak Sudewo untuk dipilih dalam pemilihan jabatan publik dicabut selama lima tahun setelah ia selesai menjalani pidana pokok, apabila tuntutan tersebut nantinya dikabulkan hakim.
Jaksa menyatakan tuntutan pidana tambahan itu mengacu pada ketentuan dalam undang-undang tindak pidana korupsi serta KUHP. Menurut argumentasi penuntut umum, pencabutan hak tersebut diperlukan karena perbuatan yang mereka nilai terbukti memiliki dampak terhadap masyarakat.
Sekali lagi, pencabutan hak tersebut saat ini masih berstatus tuntutan JPU, bukan keputusan final. Majelis hakim yang nantinya mempertimbangkan apakah tuntutan pidana pokok maupun tambahan tersebut diterima seluruhnya, sebagian, atau diputus berbeda.
Kasus Sudewo Punya Dua Jalur Perkara
Kasus yang membuat nama Sudewo menjadi sorotan berkaitan dengan dua rangkaian perkara. Pertama adalah dugaan korupsi dalam proyek di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan, sedangkan perkara lainnya berkaitan dengan pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati.
Dalam uraian tuntutan yang diberitakan ANTARA, jaksa menilai Sudewo terbukti menyalahgunakan wewenang dan jabatannya ketika menjadi anggota Komisi V DPR pada 2021 hingga 2022 serta ketika menjabat sebagai Bupati Pati. Penilaian tersebut merupakan posisi penuntut umum yang sedang diuji dalam proses peradilan.
Jaksa menyatakan Sudewo melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di antaranya Pasal 12 huruf b, Pasal 12B, dan Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 20 Tahun 2001.
Untuk perkara DJKA, jaksa menyatakan Sudewo menerima suap sekitar Rp1,3 miliar. JPU juga menilai terdapat penerimaan gratifikasi berupa uang dan barang dengan total nilai sekitar Rp2,3 miliar.
Jaksa dalam persidangan menyampaikan adanya dugaan pengaturan lelang agar proyek dimenangkan perusahaan yang sudah ditentukan. Perkara tersebut berkaitan dengan posisi Sudewo ketika masih menjadi anggota Komisi V DPR.
Namun, konstruksi tersebut tetap merupakan argumentasi dan kesimpulan jaksa dalam perkara yang sedang disidangkan. Pengadilanlah yang berwenang menilai bukti, keterangan saksi, serta argumentasi para pihak sebelum menentukan putusan.
Perkara kedua berkaitan dengan pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati. Jaksa memasukkan dugaan pemerasan dalam proses seleksi perangkat desa sebagai bagian dari perkara yang mendasari tuntutan terhadap Sudewo.
Perkara ini menjadi signifikan karena berhubungan langsung dengan proses pengisian jabatan pada tingkat pemerintahan desa. JPU menggabungkan perkara tersebut dengan dugaan suap dan gratifikasi proyek DJKA dalam tuntutan pidana terhadap Sudewo.
Dalam pemberitaan persidangan, jaksa menyatakan Sudewo terbukti bersalah menurut penilaian penuntut umum dalam perkara-perkara tersebut. Tetapi, kesimpulan jaksa belum sama dengan putusan bersalah yang berkekuatan hukum tetap.
Sudewo Membantah Ada Aliran Uang Kepadanya
Sudewo memberikan respons setelah mendengar tuntutan jaksa. Ia membantah menerima uang dari dua perkara yang menjeratnya dan menyatakan bahwa, menurut versinya, fakta persidangan tidak menunjukkan adanya aliran dana kepadanya.
Sudewo juga menyatakan tuntutan JPU tidak mempertimbangkan fakta persidangan sebagaimana yang ia pahami. Pernyataan tersebut merupakan posisi pembelaan Sudewo dan berbeda dengan kesimpulan yang disampaikan JPU KPK.
Perbedaan posisi seperti ini memang menjadi bagian dari proses persidangan pidana. Jaksa menyampaikan pembuktian dan tuntutannya, sedangkan terdakwa beserta penasihat hukumnya memiliki kesempatan memberikan pembelaan sebelum hakim menentukan putusan.
Status Bupati Pati Nonaktif
Dalam pemberitaan resmi mengenai persidangan tersebut, Sudewo disebut sebagai Bupati Pati nonaktif. Status itu menjadi salah satu keyword penting dalam perkembangan kasus ini karena perkara melibatkan seorang kepala daerah.
Kasus Sudewo pun memperoleh perhatian luas karena perkara yang didakwakan tidak hanya berkaitan dengan periode ketika ia menjabat Bupati Pati. Dugaan tindak pidana terkait proyek DJKA juga berhubungan dengan periode ketika Sudewo berada di Komisi V DPR.
Kondisi tersebut membuat jalannya persidangan menyentuh dua periode jabatan publik yang berbeda. Di satu sisi terdapat perkara terkait proyek perkeretaapian, sementara di sisi lain terdapat perkara terkait pengisian perangkat desa di Pati.
Situasi di Pengadilan Tipikor Semarang setelah sidang tuntutan juga menjadi perhatian. detikJateng melaporkan adanya kericuhan yang melibatkan massa pendukung dan kelompok yang kontra terhadap Sudewo di sekitar berlangsungnya persidangan.
Menurut laporan tersebut, sejumlah pendukung Sudewo juga masuk ke ruang sidang setelah pembacaan tuntutan. Polisi membantu mengamankan jaksa keluar dari ruangan ketika situasi memanas.
Seorang jurnalis yang meliput situasi di lokasi juga melaporkan telepon genggamnya mengalami kerusakan dalam insiden tersebut. Peristiwa di luar substansi perkara itu menambah perhatian terhadap jalannya sidang tuntutan pada 21 September 2026.
Beberapa pemberitaan menggunakan istilah 8,5 tahun penjara, sementara lainnya menuliskannya sebagai 8 tahun 6 bulan. Keduanya merujuk pada durasi yang sama karena setengah tahun sama dengan enam bulan.
Untuk kebutuhan headline berita dan SEO, penulisan “8 tahun 6 bulan” cenderung lebih mudah dipahami pembaca. Formulasi tersebut juga sesuai dengan bunyi durasi pidana yang diberitakan dalam pembacaan tuntutan jaksa.
Menariknya, beberapa headline ANTARA menuliskan angka “8,6 tahun”, tetapi isi keterangannya menyebut secara eksplisit delapan tahun enam bulan. Karena itu, artikel ini menggunakan format 8 tahun 6 bulan agar tidak menimbulkan salah pengertian secara matematis.
Setelah pembacaan tuntutan, perkara belum otomatis selesai. Tahapan persidangan selanjutnya memberikan ruang bagi terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menanggapi tuntutan sebelum majelis hakim sampai pada putusan.
Hakim tidak otomatis terikat untuk menjatuhkan hukuman persis seperti yang diminta jaksa. Putusan nantinya didasarkan pada penilaian majelis terhadap dakwaan, pembuktian, keterangan saksi, argumentasi penuntut umum, dan pembelaan terdakwa.
Karena itu, penggunaan headline “Sudewo divonis 8 tahun 6 bulan” pada tahap ini tidak tepat. Formulasi faktualnya adalah “Bupati Pati nonaktif Sudewo dituntut 8 tahun 6 bulan penjara.”
Bupati Pati Nonaktif Sudewo Kini Menunggu Kelanjutan Sidang
Tuntutan JPU KPK membuat perkara Sudewo memasuki fase krusial. Jaksa meminta pidana 8 tahun 6 bulan penjara, denda Rp300 juta, pembayaran uang pengganti Rp3,67 miliar, serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun setelah pidana pokok selesai dijalani.
Di sisi lain, Sudewo membantah menerima uang dalam dua perkara tersebut dan mempersoalkan kesimpulan penuntut umum. Dua posisi yang berbeda itu selanjutnya menjadi bagian dari materi yang harus dipertimbangkan majelis hakim.
Jadi, case ini masih far from over. Tuntutan sudah dibacakan, tetapi keputusan mengenai kesalahan dan hukuman final berada pada majelis hakim melalui proses persidangan yang belum selesai.
Referensi
ANTARA News, “Bupati Pati nonaktif Sudewo dituntut 8,6 tahun penjara,” 21 September 2026.
ANTARA News Yogyakarta, “Bupati Pati nonaktif Sudewa dituntut 8,5 tahun,” 21 September 2026.
detikNews, “Bupati Pati Nonaktif Sudewo Dituntut 8,5 Tahun Penjara,” 21 September 2026.
detikJateng, “Eks Bupati Pati Sudewo Dituntut 8,5 Tahun Bui dan Uang Pengganti Rp3,6 M,” 21 September 2026.
detikJateng, “Jaksa Tuntut Hak Dipilih Eks Bupati Pati Sudewo Dicabut Selama 5 Tahun,” 21 September 2026.