Nepotisme Prabowo, Déjà Vu Orde Baru: Ketika Kekuasaan Kembali Berputar di Lingkaran Keluarga
kementeriantikus – Reformasi 1998 pernah menjanjikan satu hal penting kepada masyarakat Indonesia: kekuasaan tidak boleh lagi menjadi urusan keluarga dan orang-orang terdekat penguasa. Nepotisme, kolusi, dan korupsi menjadi tiga penyakit politik yang ingin disingkirkan setelah lebih dari tiga dekade pemerintahan Soeharto.
Hampir tiga puluh tahun kemudian, janji itu kembali diuji.
Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah figur yang memiliki hubungan keluarga dengan lingkaran kekuasaan menempati posisi strategis dalam politik dan pemerintahan. Nama Thomas Djiwandono, Hashim Djojohadikusumo, hingga Gibran Rakabuming Raka menjadi bagian dari perdebatan mengenai hubungan antara kekuasaan, kedekatan pribadi, dan prinsip meritokrasi.
Kekhawatiran tentang nepotisme Prabowo bukan muncul semata-mata karena seseorang mempunyai hubungan darah dengan presiden. Persoalannya jauh lebih mendasar: apakah jabatan publik benar-benar diberikan berdasarkan kompetensi dan proses yang independen, atau kedekatan dengan pusat kekuasaan memberikan keuntungan yang tidak dimiliki orang lain?
Pertanyaan tersebut semakin relevan ketika Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo, resmi menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia pada Februari 2026. Penunjukan itu melalui mekanisme formal, tetapi tetap mengundang kritik mengenai potensi konflik kepentingan dan independensi bank sentral.
Di sinilah ingatan tentang Orde Baru kembali muncul. Bukan karena Indonesia hari ini sepenuhnya sama dengan Indonesia di bawah Soeharto, melainkan karena sejumlah pola hubungan antara keluarga, kekuasaan, dan jabatan negara mulai memperlihatkan kemiripan yang patut diperiksa.
Nepotisme tidak selalu datang dengan pengumuman terang-terangan. Kadang ia hadir melalui prosedur yang tampak sah, keputusan yang memiliki dasar hukum, dan alasan kompetensi yang terdengar masuk akal.
Justru karena itulah publik perlu mengawasinya.
Nepotisme Prabowo dan Bayang-Bayang Politik Keluarga
Prabowo bukan figur baru dalam sejarah kekuasaan Indonesia. Karier militer dan politiknya memiliki hubungan panjang dengan struktur elite nasional, termasuk pemerintahan Soeharto yang pernah menjadi ayah mertuanya.
Latar belakang tersebut tentu tidak otomatis menentukan bagaimana Prabowo memerintah. Namun, sejarah politik memberikan konteks penting ketika muncul kekhawatiran tentang konsentrasi kekuasaan di sekitar keluarga dan jaringan loyalis.
Dalam sistem demokrasi, seorang presiden mempunyai kewenangan mengusulkan atau menunjuk pejabat sesuai ketentuan hukum. Tetapi kewenangan formal bukan satu-satunya ukuran kepatutan.
Publik juga perlu menilai transparansi seleksi, kemampuan kandidat, potensi konflik kepentingan, serta apakah proses tersebut memberikan kesempatan yang setara kepada figur di luar lingkaran penguasa.
Kritik terhadap nepotisme Prabowo berada dalam wilayah itu.
Thomas Djiwandono dan Pertanyaan tentang Independensi Bank Indonesia
Kasus Thomas Djiwandono menjadi salah satu contoh paling konkret dalam perdebatan ini.
Thomas merupakan keponakan Presiden Prabowo dan pernah menjabat Wakil Menteri Keuangan. Sebelum bergabung dengan pemerintahan, ia memiliki pengalaman di sektor keuangan, bisnis, serta politik Partai Gerindra.
Pada Januari 2026, Thomas terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia melalui proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Ia kemudian resmi mengucapkan sumpah jabatan pada 9 Februari 2026.
Secara administratif, proses tersebut memiliki landasan hukum. Thomas juga bukan figur tanpa pengalaman profesional.
Namun, kritik tidak berhenti pada pertanyaan apakah Thomas memiliki kemampuan untuk menjalankan tugasnya.
Bank Indonesia merupakan lembaga yang independensinya sangat penting dalam menjaga stabilitas moneter. Keputusan mengenai suku bunga, likuiditas, dan kebijakan moneter semestinya terbebas dari tekanan kepentingan politik jangka pendek.
Ketika seorang kerabat dekat presiden memasuki jajaran pimpinan bank sentral, muncul persoalan mengenai persepsi independensi lembaga.
Kekhawatiran tersebut tidak membuktikan bahwa Thomas akan bertindak berdasarkan perintah keluarga. Tetapi kedekatan personal dengan presiden menciptakan alasan yang sah bagi publik untuk menuntut standar transparansi lebih tinggi.
Nepotisme Prabowo, dalam konteks ini, merupakan kritik terhadap risiko hubungan kekeluargaan memengaruhi distribusi jabatan, bukan putusan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum.
Hashim Djojohadikusumo dan Pengaruh Keluarga di Sekitar Istana
Nama Hashim Djojohadikusumo juga sulit dipisahkan dari pembicaraan mengenai jaringan kekuasaan Prabowo.
Hashim adalah adik kandung presiden sekaligus pengusaha yang memiliki hubungan panjang dengan dunia bisnis dan politik. Dalam pemerintahan Prabowo, ia mendapatkan peran sebagai utusan khusus presiden untuk bidang iklim dan energi.
Penunjukan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai batas antara hubungan keluarga, kepercayaan pribadi, dan kepentingan negara.
Analisis The Jakarta Post pada Juni 2025 turut menyoroti peran Hashim dalam pemerintahan sebagai bagian dari kekhawatiran mengenai lemahnya meritokrasi dan kuatnya jaringan patronase politik.
Tentu, hubungan keluarga tidak dengan sendirinya membuat seseorang tidak layak memegang jabatan. Hashim memiliki pengalaman bisnis dan jaringan internasional yang dapat menjadi pertimbangan dalam penugasan tertentu.
Namun, pengalaman profesional tidak menghapus kebutuhan untuk memastikan bahwa akses kepada pengambilan keputusan negara tidak ditentukan oleh hubungan darah.
Masalah utamanya adalah ketimpangan akses.
Ketika anggota keluarga presiden memperoleh posisi strategis, masyarakat berhak mempertanyakan apakah figur lain dengan kemampuan sebanding mempunyai peluang yang sama.
Sebab demokrasi tidak hanya menuntut pejabat yang mampu bekerja. Demokrasi juga menuntut proses yang dapat dipercaya.
Déjà Vu Orde Baru: Sejarah yang Seolah Menolak Pergi
Istilah déjà vu Orde Baru bukan sekadar ungkapan politik untuk menyerang pemerintah. Ia merujuk pada pengalaman historis ketika kekuasaan negara, kepentingan bisnis, dan hubungan keluarga berkembang menjadi jaringan yang saling menguntungkan.
Pada masa Soeharto, kedekatan dengan pusat kekuasaan dapat membuka akses terhadap peluang ekonomi dan pengaruh politik yang tidak tersedia secara setara bagi masyarakat luas.
Hubungan antara elite bisnis dan pemerintah menjadi salah satu ciri penting sistem patronase tersebut.
Analisis The Jakarta Post pada Maret 2025 mengingatkan bahwa kedekatan pemerintahan Prabowo dengan sejumlah elite bisnis memunculkan kekhawatiran tentang kebangkitan kembali kronisme, yakni praktik pemberian keuntungan berdasarkan hubungan dekat dengan penguasa.
Konteks hari ini tentu berbeda. Indonesia memiliki pemilu kompetitif, kebebasan pers yang lebih luas dibandingkan masa Orde Baru, serta berbagai lembaga pengawasan yang lahir setelah reformasi.
Namun, keberadaan institusi demokrasi tidak menjamin praktik kekuasaan selalu demokratis.
Prosedur bisa tetap berjalan ketika pengaruh politik semakin terkonsentrasi pada jaringan tertentu.
Soeharto, Keluarga Cendana, dan Warisan Kekuasaan Personal
Salah satu kritik terbesar terhadap Orde Baru adalah bagaimana kepentingan keluarga dan orang-orang dekat presiden berkelindan dengan kebijakan negara.
Keluarga Cendana menjadi simbol hubungan antara kekuasaan politik dan keuntungan ekonomi. Akses bisnis, konsesi, serta berbagai bentuk privilese menjadi bagian dari kritik terhadap pemerintahan Soeharto.
Situasi tersebut turut menjelaskan mengapa tuntutan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme begitu kuat pada 1998.
Reformasi tidak hanya dimaksudkan untuk mengganti seorang presiden. Reformasi bertujuan mengubah cara negara dijalankan.
Negara tidak boleh menjadi perpanjangan tangan keluarga penguasa.
Karena itu, ketika perdebatan nepotisme Prabowo muncul, publik sebenarnya sedang menguji apakah perubahan kelembagaan setelah reformasi telah cukup kuat untuk mencegah kembalinya pola lama.
Persoalannya bukan semata-mata jumlah kerabat yang menduduki jabatan. Persoalannya adalah apakah hubungan keluarga dapat menghasilkan pengaruh politik yang lebih besar daripada mekanisme pertanggungjawaban publik.
Reformasi Mengubah Aturan, tetapi Belum Tentu Budaya Kekuasaan
Indonesia berhasil mengakhiri pemerintahan otoriter Soeharto pada 1998. Namun, menghapus kebiasaan politik yang tumbuh selama puluhan tahun merupakan pekerjaan yang jauh lebih rumit.
Jaringan patronase, ketergantungan terhadap tokoh kuat, dan praktik pembagian posisi berdasarkan loyalitas tetap menjadi tantangan dalam politik pascareformasi.
Laporan BTI 2026 mengenai Indonesia bahkan menilai terdapat kecenderungan dalam pemerintahan akhir Joko Widodo dan awal Prabowo yang mengingatkan pada sejumlah karakter Orde Baru, terutama menyangkut hubungan kekuasaan, pelemahan kebebasan sipil, dan meningkatnya peran aparat keamanan.
Penilaian tersebut merupakan analisis lembaga pemantau demokrasi, bukan bukti bahwa Indonesia telah kembali menjadi negara Orde Baru.
Tetapi peringatan itu tetap penting.
Kemunduran demokrasi tidak harus dimulai dengan pembubaran parlemen atau penghapusan pemilu. Ia juga dapat berlangsung ketika mekanisme demokrasi tetap ada, tetapi kekuasaan semakin sulit ditantang secara efektif.
Dalam situasi seperti itu, nepotisme Prabowo menjadi bagian dari perdebatan yang lebih besar mengenai arah demokrasi Indonesia.
Gibran Rakabuming Raka dan Politik Dinasti yang Mendapat Jalan Konstitusional
Pembicaraan mengenai nepotisme Prabowo tidak lengkap tanpa membahas Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden ketujuh Joko Widodo yang kini mendampingi Prabowo sebagai wakil presiden.
Gibran bukan anggota keluarga Prabowo. Namun, proses pencalonannya memperlihatkan bagaimana hubungan keluarga dengan penguasa dapat menjadi persoalan serius dalam demokrasi.
Kontroversi bermula ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang membuka jalan bagi calon berusia di bawah 40 tahun untuk maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden apabila pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu.
Putusan itu memungkinkan Gibran, yang ketika itu menjabat Wali Kota Surakarta, menjadi calon wakil presiden.
Persoalan semakin besar karena Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman, merupakan paman Gibran sekaligus adik ipar Jokowi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan Anwar melakukan pelanggaran berat kode etik dan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK.
Gibran selanjutnya memenangkan Pilpres 2024 bersama Prabowo melalui pemilihan umum. Kemenangan tersebut sah secara konstitusional, tetapi kontroversi etik yang mendahului pencalonannya tetap menjadi bagian dari catatan politik Indonesia.
Ketika Aturan Berubah dan Keluarga Penguasa Mendapat Manfaat
Demokrasi memungkinkan aturan diperbaiki melalui mekanisme hukum. Namun, perubahan aturan menjadi persoalan ketika prosesnya menimbulkan konflik kepentingan dan manfaatnya secara langsung dirasakan keluarga pemegang kekuasaan.
Kasus Gibran memperlihatkan bahwa persoalan politik dinasti tidak selalu berkaitan dengan pengangkatan langsung.
Pengaruh kekuasaan juga dapat menjadi perhatian ketika aturan kelembagaan berubah dan membuka kesempatan bagi figur yang mempunyai hubungan keluarga dengan penguasa.
Dalam konteks nepotisme Prabowo, pencalonan Gibran merupakan contoh bagaimana kepentingan elite politik dapat bertemu dalam satu koalisi pemerintahan.
Namun, penting membedakan tanggung jawab masing-masing pihak. Pelanggaran etik Anwar Usman tidak otomatis membuktikan Prabowo melakukan nepotisme secara hukum.
Yang patut dikritisi adalah keputusan politik untuk memanfaatkan peluang pencalonan yang lahir dari proses kontroversial tersebut.
Politik Dinasti Tidak Selalu Membutuhkan Hubungan Darah
Kekuasaan keluarga dapat bekerja melalui hubungan perkawinan, persekutuan politik, jaringan bisnis, atau dukungan antarkelompok elite.
Dalam politik modern, jaringan tersebut tidak selalu terlihat sebagai struktur keluarga tunggal.
Ia bisa berbentuk koalisi yang mempertemukan kepentingan beberapa keluarga berpengaruh.
Prabowo dan Gibran menjadi pasangan yang mempertemukan dua jaringan politik berbeda. Sementara itu, sejumlah kerabat Prabowo memiliki posisi dalam partai, parlemen, maupun pemerintahan.
Keberadaan mereka tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh keputusan politik dikendalikan keluarga. Tetapi konsentrasi hubungan semacam ini menjadi alasan untuk memperkuat pengawasan terhadap konflik kepentingan.
Nepotisme Prabowo dan Meritokrasi yang Dipertanyakan
Prabowo pernah menyampaikan komitmen terhadap pemerintahan yang mengutamakan kemampuan dan kinerja. Namun, komitmen meritokrasi harus dibuktikan melalui praktik seleksi jabatan yang transparan.
Meritokrasi bukan sekadar menunjuk orang yang memiliki ijazah atau pengalaman kerja.
Meritokrasi menuntut agar kompetensi menjadi pertimbangan utama dan setiap kandidat memperoleh kesempatan yang adil.
Seorang kerabat presiden mungkin benar-benar kompeten. Tetapi apabila proses pemilihannya tidak terbuka, publik tetap sulit mengetahui apakah ia merupakan kandidat terbaik.
Inilah inti kritik nepotisme Prabowo.
Masalahnya bukan melarang keluarga presiden bekerja dalam pemerintahan. Masalahnya adalah memastikan hubungan keluarga tidak menjadi keuntungan tersembunyi dalam proses seleksi.
Kompeten Tidak Otomatis Bebas Konflik Kepentingan
Thomas Djiwandono memiliki pengalaman profesional di sektor ekonomi dan keuangan. Hashim Djojohadikusumo mempunyai pengalaman panjang di dunia bisnis.
Pengalaman tersebut relevan untuk menilai kemampuan individu, tetapi tidak otomatis menjawab seluruh persoalan tata kelola.
Kompetensi dan konflik kepentingan merupakan dua hal berbeda.
Seseorang bisa memiliki kemampuan tinggi sekaligus berada dalam situasi yang memerlukan pengawasan khusus karena kedekatannya dengan pengambil keputusan.
Karena itu, pembelaan terhadap penunjukan kerabat presiden seharusnya tidak berhenti pada daftar pendidikan dan riwayat pekerjaan.
Publik juga membutuhkan penjelasan tentang proses seleksi, alasan pemilihan, mekanisme pencegahan konflik kepentingan, dan standar evaluasi kinerja.
Tanpa itu, nepotisme Prabowo akan terus menjadi perdebatan yang tidak terselesaikan.
Ketika Kekuasaan Terlalu Dekat, Siapa yang Berani Mengawasi?
Konsentrasi kekuasaan dalam jaringan keluarga dan loyalis membawa risiko yang melampaui persoalan pembagian jabatan.
Salah satu risiko terbesarnya adalah melemahnya pengawasan.
Pejabat yang memiliki hubungan personal dengan penguasa dapat menghadapi situasi rumit ketika harus mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan politik orang terdekatnya.
Risiko tersebut tidak berarti setiap kerabat penguasa pasti akan menyalahgunakan kewenangan. Namun, sistem pemerintahan yang sehat tidak boleh bergantung pada asumsi bahwa semua orang akan selalu bertindak benar.
Sistem harus dirancang untuk mencegah penyalahgunaan bahkan ketika pejabat memiliki hubungan dekat dengan presiden.
Di sinilah pentingnya independensi lembaga negara, pengawasan parlemen, kebebasan pers, dan transparansi keputusan publik.
Bahaya Loyalitas Pribadi Mengalahkan Kepentingan Publik
Dalam pemerintahan demokratis, loyalitas utama pejabat seharusnya diberikan kepada konstitusi dan masyarakat.
Bukan kepada keluarga, partai, atau tokoh yang membantu karier politiknya.
Ketika loyalitas personal menjadi faktor dominan, ruang untuk menyampaikan kritik internal berpotensi menyempit.
Pejabat mungkin enggan mempertanyakan keputusan pimpinan. Lembaga pengawasan dapat kehilangan ketegasan apabila hubungan politik terlalu dekat.
Ini merupakan risiko umum dalam sistem patronase, bukan tuduhan bahwa seluruh pejabat pemerintahan Prabowo telah melakukan tindakan tersebut.
Namun, pengalaman Orde Baru memperlihatkan mengapa risiko semacam ini tidak boleh diremehkan.
Kekuasaan yang terlalu terkonsentrasi membuat koreksi semakin sulit dilakukan, terutama ketika keputusan penguasa telah memperoleh dukungan dari berbagai institusi politik.
Indonesia Tidak Harus Kembali ke Orde Baru untuk Mengulangi Kesalahannya
Perbandingan antara pemerintahan Prabowo dan Orde Baru perlu dilakukan secara hati-hati.
Indonesia hari ini bukan Indonesia pada masa Soeharto. Pemilu masih berlangsung, masyarakat sipil tetap aktif, dan media masih memiliki ruang untuk mengkritik pemerintah.
Menyatakan bahwa kedua pemerintahan sepenuhnya identik akan mengabaikan perubahan penting yang telah terjadi sejak reformasi.
Namun, perbedaan tersebut juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kemiripan pola kekuasaan.
Laporan Reuters pada Januari 2025, misalnya, mencatat kekhawatiran sejumlah pengamat mengenai perluasan peran militer dalam pemerintahan Prabowo dan kemungkinan kemiripannya dengan praktik dwifungsi pada masa Orde Baru.
Perdebatan mengenai nepotisme Prabowo menambah dimensi lain dalam kekhawatiran tersebut.
Ketika jaringan keluarga memperoleh posisi strategis, elite bisnis memiliki akses besar, dan kekuasaan eksekutif semakin dominan, masyarakat mempunyai alasan untuk menuntut pengawasan lebih kuat.
Demokrasi tidak hanya dinilai dari keberhasilan menyelenggarakan pemilu. Demokrasi juga dinilai dari kemampuan institusi membatasi kekuasaan setelah pemilu selesai.
Reformasi Bukan Sekadar Kenangan Tahun 1998
Reformasi seharusnya menjadi standar untuk mengukur perilaku kekuasaan, bukan sekadar peristiwa sejarah yang diperingati setiap tahun.
Semangat reformasi menuntut pemerintahan yang transparan, lembaga independen, serta penempatan kepentingan publik di atas hubungan pribadi.
Karena itu, kritik terhadap nepotisme Prabowo tidak perlu dipandang sebagai penolakan terhadap seluruh kebijakan pemerintah.
Kritik justru menjadi bagian dari upaya memastikan kekuasaan tetap berjalan dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan.
Prabowo mempunyai hak menjalankan pemerintahan sesuai mandat elektoral dan ketentuan konstitusi. Namun, mandat tersebut tidak menghapus kewajiban menjelaskan keputusan yang menimbulkan pertanyaan publik.
Begitu pula dengan pejabat yang memiliki hubungan keluarga dengan presiden. Mereka berhak dinilai berdasarkan kemampuan, tetapi harus siap menghadapi pemeriksaan publik yang lebih ketat karena potensi konflik kepentingan.
Warisan Reformasi Dipertaruhkan di Tengah Lingkaran Kekuasaan
Nepotisme Prabowo pada akhirnya bukan hanya perdebatan tentang Thomas Djiwandono, Hashim Djojohadikusumo, atau hubungan politik dengan keluarga Jokowi.
Persoalan yang lebih besar adalah apakah Indonesia sedang membangun pemerintahan berdasarkan institusi yang kuat atau kembali memberikan tempat terlalu besar kepada jaringan personal.
Sejarah Orde Baru menunjukkan bahwa kekuasaan yang bertumpu pada keluarga dan loyalitas dapat menciptakan persoalan serius bagi akuntabilitas negara.
Namun, sejarah tidak harus terulang secara persis untuk menghadirkan risiko yang sama.
Indonesia mungkin tidak lagi memiliki satu keluarga yang mengendalikan hampir seluruh pusat kekuasaan seperti gambaran yang melekat pada akhir pemerintahan Soeharto. Tetapi konsentrasi pengaruh dalam sejumlah jaringan elite tetap dapat melemahkan persaingan politik dan kepercayaan terhadap lembaga negara.
Karena itu, jawaban terhadap kritik nepotisme Prabowo tidak cukup berupa pernyataan bahwa semua penunjukan telah sesuai aturan.
Pemerintah perlu menunjukkan bahwa prosesnya transparan, kandidatnya kompeten, konflik kepentingannya dikelola, dan pengawasannya berjalan efektif.
Sebab hukum yang dipatuhi secara prosedural belum tentu menjawab seluruh persoalan etika kekuasaan.
Indonesia pernah membayar mahal untuk keluar dari sistem politik yang menempatkan keluarga dan kroni terlalu dekat dengan pusat negara.
Hampir tiga dekade setelah reformasi, publik tentu berhak berharap bahwa jabatan negara bukan sesuatu yang lebih mudah dijangkau hanya karena seseorang lahir dalam keluarga yang tepat.
Orde Baru tidak harus kembali dengan nama yang sama. Cukup ketika kedekatan dengan penguasa menjadi lebih menentukan daripada kesempatan yang setara, sementara prosedur demokrasi hanya berfungsi memberi legitimasi.
Itulah sebabnya kekhawatiran tentang nepotisme Prabowo perlu dijawab dengan transparansi dan pembuktian, bukan sekadar bantahan politik.
Karena reformasi tidak hanya terancam ketika demokrasi dihapus. Reformasi juga dapat kehilangan makna ketika kebiasaan lama kembali dianggap wajar.
Referensi
Referensi berikut mencakup dokumen lembaga resmi, laporan media, serta analisis politik. Penilaian mengenai kemiripan dengan Orde Baru merupakan argumentasi editorial berdasarkan fakta dan pandangan yang dikutip, bukan putusan hukum mengenai adanya tindak pidana nepotisme.
Bank Indonesia — Profil Thomas A.M. Djiwandono, Deputi Gubernur Bank Indonesia
https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/details.aspx?id=61
The Jakarta Post — Analysis: Nepotism Is Back in Vogue, With a Vengeance (10 Februari 2026)
The Jakarta Post — Analysis: Prabowo’s Meritocratic Fantasy (12 Juni 2025)
https://www.thejakartapost.com/opinion/2025/06/12/analysis-prabowos-meritocratic-fantasy
The Jakarta Post — Analysis: Cronyism Reawakens as Prabowo Caves in to Top Tycoons (17 Maret 2025)
detikFinance — Perjalanan Thomas Djiwandono dari Wamenkeu Kini Deputi Gubernur BI (Januari 2026)
Bertelsmann Transformation Index — BTI 2026 Indonesia Country Report