Instruksi Presiden Cabut Perda Dilawan Gubernur Kalbar, Ria Norsan Tegaskan Bela Hak Peladang Tradisional

cabut perda

kementeriantikus – Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut aturan pembukaan lahan dengan cara dibakar di Kalimantan Barat ternyata tidak berjalan semulus yang diperkirakan. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, yang awalnya menyampaikan perintah tersebut kepada publik, kemudian menyatakan tidak akan mencabut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2022.

Pernyataan itu disampaikan di tengah gelombang penolakan masyarakat adat dan peladang tradisional yang khawatir kehilangan perlindungan hukum dalam menjalankan aktivitas pertanian mereka.

Polemik instruksi Presiden cabut Perda dilawan Gubernur Kalbar pun menjadi perhatian karena mempertemukan dua kepentingan penting. Di satu sisi, pemerintah pusat berusaha memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Di sisi lain, pemerintah daerah menghadapi tuntutan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada sistem perladangan tradisional.

Menariknya, persoalan tersebut bukan sekadar tentang boleh atau tidaknya membakar lahan. Perdebatan juga menyentuh hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah, perlindungan masyarakat adat, hingga mekanisme hukum pencabutan peraturan daerah.

Instruksi Presiden Cabut Perda Dilawan Gubernur Kalbar, Bagaimana Awalnya?

Polemik ini bermula dari kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Kalimantan Barat pada Sabtu, 22 Agustus 2026.

Presiden datang untuk meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan yang sedang menjadi perhatian serius pemerintah. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memimpin rapat bersama sejumlah pejabat pusat dan daerah di Pangkalan TNI AU Supadio, Kabupaten Kubu Raya.

Rapat membahas perkembangan titik panas, kondisi cuaca, operasi modifikasi cuaca, serta langkah mempercepat pemadaman kebakaran.

Berdasarkan keterangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Presiden meminta penanganan karhutla dilakukan secara terpadu melalui penguatan personel, penambahan armada pemadaman udara, serta dukungan sarana pengendalian kebakaran.

Namun, ada satu arahan yang kemudian memicu perdebatan, yakni permintaan untuk mencabut Perda Kalbar Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal.

Ria Norsan Awalnya Menyampaikan Perintah Presiden

Setelah kunjungan Presiden, Gubernur Kalbar Ria Norsan menjelaskan bahwa instruksi pencabutan perda telah disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dalam keterangannya pada 22 Agustus 2026, Norsan menyebut perintah tersebut harus segera ditindaklanjuti mengingat situasi karhutla di Kalimantan Barat.

Menurut laporan Metro TV, aturan yang dipersoalkan memuat ketentuan pembakaran lahan secara terbatas dan terkendali, termasuk batas maksimal dua hektare per kepala keluarga untuk tanaman varietas lokal.

Pada tahap ini, sikap pemerintah provinsi terlihat mengarah pada tindak lanjut instruksi Presiden. Namun, perkembangan berikutnya memperlihatkan bahwa persoalannya jauh lebih kompleks.

Penolakan Masyarakat Mengubah Arah Perdebatan

Beberapa hari setelah instruksi tersebut mencuat, kelompok masyarakat adat dan organisasi peladang mulai menyuarakan keberatan.

Mereka menilai pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2022 dapat berdampak langsung pada masyarakat yang masih menggunakan metode pembukaan lahan tradisional.

Penolakan semakin menguat ketika Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, bersama unsur Gerdayak menyampaikan keberatan terhadap rencana pencabutan aturan.

Krisantus menegaskan bahwa perda tersebut lahir melalui mekanisme hukum yang sah dan memiliki dasar dalam ketentuan perundang-undangan nasional.

Gubernur Kalbar Ria Norsan Tegaskan Tidak Akan Cabut Perda

Perkembangan penting terjadi pada 27 Agustus 2026, ketika massa dari berbagai kelompok masyarakat mendatangi pemerintah daerah untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana pencabutan perda.

Dalam pertemuan tersebut, Ria Norsan menyampaikan sikap yang berbeda dari pernyataan awalnya.

Ia menyatakan tidak akan mencabut Perda Nomor 1 Tahun 2022 dan ingin menyiapkan argumentasi hukum untuk dibicarakan bersama pemerintah pusat.

Menurut laporan Aksaraloka, Norsan juga membuka kemungkinan melibatkan tokoh adat dalam pembahasan dengan Menteri Dalam Negeri dan Presiden.

Pernyataan Ria Norsan di Hadapan Massa

Salah satu bagian yang menarik perhatian adalah ketika Norsan menjelaskan bahwa Presiden kemungkinan belum memperoleh gambaran lengkap mengenai isi Perda Nomor 1 Tahun 2022.

Menurut Norsan, Presiden mengetahui persoalan pembakaran lahan sebagai penyebab kebakaran, tetapi belum tentu memahami keseluruhan ketentuan yang mengatur praktik perladangan tradisional.

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pemahaman yang menurut gubernur perlu diselesaikan melalui komunikasi langsung.

Norsan juga menegaskan bahwa dirinya memahami kehidupan masyarakat peladang karena pernah tinggal di wilayah pedalaman Kalimantan Barat.

Baginya, aturan mengenai perladangan tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

DPRD Kalbar Ikut Mempertahankan Perda

Sikap penolakan bukan hanya datang dari gubernur dan kelompok masyarakat.

Ketua DPRD Kalimantan Barat, Aloysius, juga menyampaikan bahwa lembaganya tidak akan mencabut perda tersebut selama dasar hukum nasional yang melindungi praktik perladangan tradisional masih berlaku.

Pernyataan ini penting karena perda merupakan produk hukum daerah yang dibentuk melalui persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah.

Artinya, pencabutan perda melalui pembentukan perda baru juga memerlukan proses legislasi daerah.

Situasi tersebut membuat polemik instruksi Presiden cabut Perda dilawan Gubernur Kalbar berkembang menjadi persoalan kewenangan dan prosedur hukum, bukan sekadar perbedaan pendapat politik.

Apa Isi Perda Nomor 1 Tahun 2022 yang Dipersoalkan Presiden?

Untuk memahami mengapa instruksi Presiden cabut Perda dilawan Gubernur Kalbar, isi aturan tersebut perlu diperhatikan secara menyeluruh.

Perda Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 memiliki judul resmi Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal. Peraturan ini ditetapkan pada 30 Mei 2022 dan memuat ketentuan tentang tata cara pembukaan lahan, perlindungan pertanian, pemberdayaan masyarakat, pembinaan, pengawasan, serta sanksi administratif.

Menurut dokumen JDIH BPK, tujuan perda tersebut mencakup perlindungan hukum bagi peladang sekaligus pencegahan kebakaran yang lebih luas.

Pembakaran Lahan Maksimal Dua Hektare

Salah satu ketentuan yang menjadi pusat perdebatan adalah Pasal 5.

Pasal tersebut memperbolehkan pembukaan lahan perladangan melalui pembakaran terbatas dan terkendali dengan luas maksimal dua hektare per kepala keluarga.

Namun, ketentuan ini bukan izin membakar lahan tanpa batas.

Peladang diwajibkan melakukan pengamanan, termasuk membuat sekat bakar, menyediakan peralatan pemadam, memberitahukan pemilik lahan yang berbatasan, serta mengatur pembakaran secara bergiliran.

Artinya, perda tersebut berusaha mengatur praktik yang sudah berlangsung di masyarakat agar memiliki batasan dan mekanisme pengawasan.

Mengapa Peladang Tradisional Mempertahankan Aturan Ini?

Bagi sebagian masyarakat pedalaman Kalimantan Barat, perladangan merupakan aktivitas ekonomi sekaligus bagian dari tradisi yang diwariskan antargenerasi.

Pembukaan lahan secara tradisional tidak selalu memiliki karakteristik yang sama dengan pembakaran berskala besar untuk kepentingan komersial.

Karena itu, masyarakat yang menolak pencabutan perda berpendapat bahwa peladang kecil tidak seharusnya langsung disamakan dengan pihak yang menyebabkan kebakaran hutan secara luas.

Namun, perlindungan terhadap praktik tradisional tetap perlu berjalan bersama pengawasan lingkungan. Api yang awalnya direncanakan terkendali masih memiliki risiko menjalar, terutama ketika kondisi cuaca sangat kering.

Apakah Presiden Berwenang Mencabut Perda Secara Langsung?

Persoalan hukum menjadi bagian yang paling menarik dari polemik ini.

Presiden memang memegang kekuasaan pemerintahan dan dapat memberikan arahan kebijakan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan yang diatur undang-undang.

Namun, memberikan instruksi untuk mengevaluasi atau mencabut suatu perda berbeda dari tindakan hukum yang secara langsung membuat perda tersebut tidak berlaku.

Putusan Mahkamah Konstitusi Jadi Dasar Perdebatan

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 telah membatasi kewenangan eksekutif untuk membatalkan perda melalui mekanisme pembatalan administratif.

Putusan tersebut membedakan pengawasan pemerintah pusat terhadap daerah dari kewenangan pembatalan peraturan yang telah berlaku.

Pengujian perda yang diduga bertentangan dengan peraturan lebih tinggi dapat dilakukan melalui Mahkamah Agung. Sementara pencabutan melalui proses legislasi dilakukan dengan membentuk peraturan daerah yang baru sesuai prosedur.

Dengan demikian, instruksi Presiden dapat menjadi dasar pemerintah daerah melakukan evaluasi kebijakan, tetapi tidak dengan sendirinya menghapus keberlakuan perda.

Mengapa Ria Norsan Memilih Membicarakannya dengan Presiden?

Sikap Ria Norsan memperlihatkan dua tanggung jawab yang harus dijalankan secara bersamaan.

Sebagai gubernur, ia merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Namun, ia juga memiliki tanggung jawab menjalankan peraturan daerah serta memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.

Dalam pernyataannya kepada massa pada 27 Agustus 2026, Norsan mengakui pentingnya menjalankan kebijakan pemerintah pusat.

Pada saat yang sama, ia menilai persoalan Perda Nomor 1 Tahun 2022 membutuhkan pembahasan lebih lanjut agar perlindungan terhadap peladang tidak diabaikan.

Karena itu, ia ingin membawa argumentasi hukum dan aspirasi masyarakat ke tingkat pusat.

Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan Ikut Membela Peladang

Krisantus Kurniawan: Pemprov Kalbar Segera Bangun Rumah Adat Tionghoa

Krisantus menjadi salah satu pejabat daerah yang secara terbuka menyampaikan keberatan terhadap rencana pencabutan perda. Ia menekankan bahwa aturan tersebut memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat dan petani lokal.

Menurut laporan Halo Kalbar pada 24 Agustus 2026, Krisantus menilai persoalan utama dalam penanganan karhutla tidak semata-mata terletak pada keberadaan perda.

Ia justru menyoroti pentingnya pelaksanaan aturan dan pengawasan di lapangan.

Pandangan ini memperlihatkan perbedaan pendekatan dalam menangani kebakaran. Pemerintah pusat menekankan pengendalian sumber api dan penegakan hukum, sedangkan pihak yang mempertahankan perda menyoroti perlunya membedakan praktik perladangan yang diatur dari pembakaran yang melanggar hukum.

Kedua persoalan tersebut sebenarnya saling berkaitan. Pengawasan yang lemah dapat membuat pembakaran terkendali menjadi berbahaya, sementara aturan yang terlalu umum berisiko menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat tradisional.

Karhutla Kalimantan Barat Jadi Latar Belakang Instruksi Presiden

Kalbar Siaga Darurat Karhutla, Ini Strategi BNPB Padamkan Titik Api dan Panas
Di Kalbar ratusan kali pengeboman air dilakukan di wilayah karhutla - ANTARA News

Karhutla di Kubu Raya Meluas, Sembilan Lahan Disegel Polisi dan Api Dekati Sekolah - Pontianak Post

Instruksi pencabutan perda tidak dapat dipisahkan dari kondisi kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kalimantan Barat pada Agustus 2026.

Berdasarkan keterangan resmi pemerintah provinsi, sejumlah wilayah menjadi perhatian dalam penanganan titik panas, termasuk Ketapang, Kubu Raya, Kayong Utara, Sanggau, Sintang, dan Sambas.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah pusat memperkuat koordinasi penanganan darurat.

Presiden Prabowo meminta penambahan dukungan operasi pemadaman, termasuk penggunaan helikopter water bombing, operasi modifikasi cuaca, serta penyediaan sumber air melalui sumur bor.

Mengapa Pembakaran Lahan Menjadi Perhatian Pemerintah?

Pembakaran vegetasi menghasilkan asap dan partikel yang dapat mencemari udara.

Dalam kondisi tertentu, api juga dapat menyebar ke kawasan hutan, lahan pertanian lain, atau tanah gambut yang sulit dipadamkan.

Risiko tersebut meningkat ketika curah hujan rendah dan vegetasi mengering.

Karena itulah pemerintah berusaha memperketat pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan, termasuk menindak pihak yang melakukan pelanggaran.

Pada September 2026, Presiden Prabowo juga memerintahkan tindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti terlibat dalam karhutla, termasuk pencabutan izin dan penyelidikan pidana.

Kebijakan penegakan hukum terhadap korporasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan karhutla tidak terbatas pada aktivitas masyarakat peladang.

Membedakan Peladang Tradisional dan Pembakar Lahan Ilegal

Perbedaan antara praktik perladangan tradisional dan pembakaran ilegal menjadi salah satu persoalan yang perlu dijelaskan secara tepat.

Perda Nomor 1 Tahun 2022 menetapkan persyaratan bagi peladang yang melakukan pembakaran terbatas. Sementara itu, pembakaran yang tidak memenuhi ketentuan hukum tetap dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Karena itu, perlindungan masyarakat adat bukan berarti memberikan kebebasan membakar lahan tanpa pengawasan.

Sebaliknya, penegakan hukum terhadap karhutla juga perlu mempertimbangkan ketentuan yang secara khusus mengatur kearifan lokal.

Keseimbangan inilah yang menjadi inti perdebatan antara kebijakan pengendalian kebakaran dan perlindungan praktik pertanian tradisional.

Perda Kalbar Nomor 1 Tahun 2022 Ternyata Masih Berlaku

Perkembangan terbaru memberikan gambaran lebih jelas mengenai nasib aturan yang dipersoalkan.

Dalam pemberitaan Pontianak Post pada awal Oktober 2026, Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Barat, Rasmidi, menegaskan bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2022 tidak dicabut.

Ia menjelaskan bahwa regulasi yang dicabut adalah Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2020, bukan perda yang menjadi pusat polemik.

Menurut Rasmidi, Pergub Nomor 103 Tahun 2020 merupakan aturan lama mengenai pembukaan lahan pertanian berbasis kearifan lokal yang keberadaannya perlu disesuaikan setelah terbitnya Perda Nomor 1 Tahun 2022.

Pemerintah Daerah Justru Menyiapkan Aturan Pelaksana

Rasmidi juga menyebut DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sedang membahas penyusunan peraturan gubernur baru sebagai aturan pelaksana perda.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pembahasan kebijakan bergerak ke arah pengaturan teknis, bukan sekadar pencabutan keseluruhan perda.

Berdasarkan database JDIH BPK yang diperiksa, status Perda Nomor 1 Tahun 2022 juga masih tercatat berlaku.

Meski demikian, status regulasi tetap perlu dipantau melalui sumber hukum resmi karena proses evaluasi atau perubahan aturan dapat berlangsung setelah pemberitaan tersebut.

Antara Instruksi Presiden dan Hak Masyarakat Adat, Siapa yang Menentukan Arah Kebijakan?

Polemik instruksi Presiden cabut Perda dilawan Gubernur Kalbar memperlihatkan persoalan yang lebih luas daripada hubungan antara dua pejabat negara.

Di dalamnya terdapat kepentingan pengendalian kebakaran, perlindungan lingkungan, kepastian hukum, dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat tradisional.

Pemerintah pusat memiliki alasan untuk memperketat penanganan karhutla karena dampaknya dapat meluas ke berbagai wilayah.

Sementara itu, pemerintah daerah dan kelompok peladang mengingatkan bahwa kebijakan lingkungan juga harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang telah lama menjalankan sistem pertanian berbasis kearifan lokal.

Perbedaan pandangan tersebut perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum dan pembahasan kebijakan yang transparan.

Nasib Perda Kalbar Menjadi Ujian Komunikasi Pusat dan Daerah

Pernyataan Ria Norsan bahwa dirinya tidak akan mencabut perda menunjukkan adanya keberatan yang perlu ditindaklanjuti melalui dialog resmi.

Namun, pernyataan itu tidak otomatis berarti seluruh kebijakan pemerintah pusat ditolak. Norsan juga menyampaikan keinginannya menjelaskan dasar hukum dan kepentingan masyarakat kepada Presiden serta Menteri Dalam Negeri.

Perkembangan pada Oktober 2026 memperlihatkan bahwa perda masih dipertahankan, sementara pembahasan aturan pelaksana terus berjalan.

Bagi masyarakat Kalimantan Barat, persoalan terpenting bukan semata apakah instruksi Presiden diikuti atau ditolak. Yang lebih menentukan adalah apakah kebijakan akhirnya mampu mencegah kebakaran, menjaga kualitas lingkungan, dan memberikan kepastian hukum bagi peladang tradisional.

Di tengah ancaman karhutla yang dapat kembali muncul setiap musim kering, penyelesaian polemik Perda Nomor 1 Tahun 2022 akan menjadi bagian penting dari upaya mempertemukan perlindungan lingkungan dengan hak masyarakat yang menggantungkan hidup pada lahan.

Referensi

Sumber resmi, dokumen hukum, dan pemberitaan yang digunakan. Diakses Oktober 2026.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Pimpin Rapat Penanganan Karhutla di Kalbar. 22 Agustus 2026. Baca sumber resmi.

Metro TV News. Presiden Instruksikan Gubernur Kalbar Cabut Perda Buka Lahan Dibakar. 22 Agustus 2026. Baca berita.

Halo Kalbar. Tolak Instruksi Presiden Prabowo, Gerdayak Sanggau dan Wagub Kalbar Pasang Badan Bela Peladang. 24 Agustus 2026. Baca berita.

Aksaraloka. Aliansi Masyarakat Kalbar Tantang Presiden, Gubernur: Saya Tidak Akan Cabut Perda Nomor 1 Tahun 2022. 27 Agustus 2026. Baca berita.

JDIH BPK RI. Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal. Lihat dokumen hukum.

Mahkamah Konstitusi RI. Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015. Lihat putusan.

Pontianak Post. Komisi I DPRD Kalbar Tegaskan Perda Pembukaan Lahan Tak Dicabut, Pergub 103/2020 yang Dihapus. Oktober 2026. Baca berita.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *