kementeriantikus – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan menganggarkan hampir Rp19,95 miliar untuk menyewa kendaraan dinas pada Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan publik. Nilai anggaran yang cukup besar memunculkan berbagai pertanyaan, mulai dari alasan penggunaan sistem sewa hingga efektivitasnya dibandingkan membeli kendaraan baru.

Di tengah ramainya perbincangan tersebut, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menjelaskan bahwa kebijakan tersebut justru merupakan bagian dari strategi efisiensi anggaran. Menurutnya, sistem sewa kendaraan dinas dinilai lebih hemat dibandingkan membeli kendaraan baru karena pemerintah tidak lagi dibebani biaya perawatan, perbaikan, hingga pengelolaan aset kendaraan dalam jangka panjang.

Kebijakan ini sebenarnya bukan hal baru di lingkungan Pemkot Tangerang Selatan. Skema sewa kendaraan dinas telah mulai diterapkan sejak 2023 dan hingga kini masih dipertahankan sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola aset daerah.

Anggaran Sewa Kendaraan Hampir Rp20 Miliar

Berdasarkan data Sistem Rencana Umum Pengadaan (RUP) LPSE Kota Tangerang Selatan, anggaran sewa kendaraan dinas pada Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp19.953.672.920 atau sekitar Rp19,95 miliar.

Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan anggaran sebelumnya yang berada di kisaran Rp17,8 miliar. Dana tersebut dikelola oleh Sekretariat Daerah (Setda) Kota Tangerang Selatan untuk memenuhi kebutuhan kendaraan operasional pejabat dan perangkat daerah.

Meski nominalnya terlihat besar, pemerintah daerah menilai angka tersebut perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk biaya operasional yang dapat dihemat ketika menggunakan sistem sewa.

Wali Kota: Lebih Hemat daripada Membeli

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan pemerintah kini tidak lagi menjadikan pembelian kendaraan sebagai pilihan utama.

Menurutnya, sistem sewa lebih fleksibel dan lebih efisien dalam pengelolaan anggaran daerah.

Ia mencontohkan bahwa pemerintah tidak perlu lagi mengalokasikan dana untuk perawatan rutin, servis berkala, penggantian suku cadang, hingga risiko penyusutan nilai kendaraan yang biasanya terjadi ketika kendaraan dimiliki sendiri.

Selain itu, ketika masa kontrak selesai, kendaraan dapat langsung diganti dengan unit yang lebih baru tanpa harus melalui proses penghapusan aset yang cukup panjang.

Kendaraan Lama Mulai Dilelang

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemkot Tangerang Selatan juga mulai melelang kendaraan dinas yang telah melewati usia operasional.

Langkah ini dilakukan agar pemerintah tidak lagi menanggung biaya pemeliharaan kendaraan yang semakin tinggi seiring bertambahnya usia kendaraan.

Menurut Benyamin, terdapat ratusan kendaraan dinas yang kini sedang dalam proses lelang sebagai bagian dari penataan aset daerah.

Dengan demikian, pemerintah berharap pengelolaan kendaraan dinas menjadi lebih sederhana dan efisien dibandingkan sebelumnya.

Mengapa Sistem Sewa Dianggap Lebih Efisien?

Dalam pengelolaan kendaraan pemerintah, biaya yang dikeluarkan bukan hanya saat pembelian.

Setelah kendaraan dimiliki, pemerintah juga harus menyediakan anggaran untuk servis berkala, pergantian ban, perbaikan akibat kerusakan, pembayaran pajak kendaraan, asuransi, hingga penyimpanan aset.

Ketika kendaraan sudah berusia tua, biaya perawatan biasanya ikut meningkat.

Melalui sistem sewa, sebagian besar tanggung jawab tersebut dialihkan kepada perusahaan penyedia jasa kendaraan. Pemerintah cukup membayar biaya sewa sesuai kontrak, sementara urusan perawatan menjadi tanggung jawab penyedia.

Konsep inilah yang menurut Pemkot Tangsel membuat total biaya kepemilikan kendaraan dalam jangka panjang dapat ditekan.

Meski pemerintah menyebut kebijakan ini lebih hemat, besarnya nilai anggaran tetap menjadi perhatian masyarakat.

Sejumlah pihak mempertanyakan rincian penggunaan anggaran tersebut, termasuk jenis kendaraan yang disewa, jumlah unit, penyedia jasa, hingga pembagian kendaraan untuk masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Hingga kini, rincian lengkap mengenai spesifikasi kendaraan dan distribusinya belum dipublikasikan secara terperinci.

Karena itu, sejumlah media masih terus menghimpun informasi mengenai dasar perhitungan kenaikan anggaran dari tahun sebelumnya.

Efisiensi Tidak Hanya Soal Harga

Dalam pengelolaan keuangan daerah, efisiensi tidak selalu berarti memilih biaya yang paling murah.

Pemerintah juga mempertimbangkan berbagai faktor lain seperti fleksibilitas penggunaan kendaraan, kemudahan pergantian unit, risiko kerusakan, hingga beban administrasi pengelolaan aset.

Jika kendaraan dibeli, pemerintah harus mengurus pencatatan aset, pemeliharaan, hingga proses penghapusan ketika kendaraan sudah tidak layak pakai.

Sebaliknya, melalui sistem sewa, seluruh proses tersebut menjadi lebih sederhana karena kendaraan tetap menjadi milik perusahaan penyedia jasa.

Inilah salah satu alasan yang dikemukakan Pemkot Tangsel dalam mempertahankan kebijakan sewa kendaraan dinas.

Tren Sewa Kendaraan Mulai Banyak Diterapkan

Model pengadaan kendaraan melalui sistem sewa sebenarnya bukan hanya diterapkan di Tangerang Selatan.

Sejumlah pemerintah daerah maupun instansi lain mulai mempertimbangkan skema serupa karena dinilai lebih praktis dalam pengelolaan aset.

Selain mengurangi biaya pemeliharaan, kendaraan yang digunakan juga umumnya memiliki usia lebih muda sehingga lebih nyaman dan memiliki tingkat keamanan yang lebih baik.

Namun, efektivitas sistem tersebut tetap bergantung pada hasil perhitungan biaya secara menyeluruh, nilai kontrak, serta mekanisme pengadaan yang transparan dan akuntabel.

Rencana anggaran sewa kendaraan dinas Pemkot Tangerang Selatan sebesar Rp19,95 miliar pada Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian publik karena nilainya yang cukup besar. Meski demikian, Wali Kota Benyamin Davnie menegaskan bahwa kebijakan tersebut dipilih karena dinilai lebih hemat dibandingkan membeli kendaraan baru.

Menurut pemerintah, sistem sewa mampu mengurangi beban biaya perawatan, mempercepat pembaruan kendaraan, sekaligus menyederhanakan pengelolaan aset daerah. Di sisi lain, besarnya anggaran tetap memunculkan tuntutan agar penggunaan dana tersebut dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Ke depan, efektivitas kebijakan ini akan sangat bergantung pada implementasi di lapangan, efisiensi biaya yang benar-benar tercapai, serta keterbukaan pemerintah dalam menjelaskan rincian penggunaan anggaran kepada publik.

Referensi

1. IDN Times Banten – Pemkot Tangsel Anggarkan Rp20 Miliar Hanya untuk Sewa Mobil Dinas
2. Tangerang Online – Pemkot Tangsel Pilih Sewa Kendaraan Dinas, Ratusan Unit Lama Siap Dilelang
3. Siarnitas – Benyamin Pilih Sistem Sewa Kendaraan, Ratusan Mobil Dinas Lama Pemkot Tangsel Segera Dilelang