DSI Monopoli Pintu Ekspor: Negara Ingin Kuasai Devisa atau Sedang Membangun Monopoli Baru?
kementeriantikus – Indonesia sedang menyiapkan perubahan besar dalam tata kelola perdagangan sumber daya alam. Melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), pemerintah membangun mekanisme ekspor satu pintu untuk komoditas strategis seperti batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Kebijakan ini diklaim mampu memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi, serta memastikan devisa hasil ekspor memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional.
Namun, di balik tujuan tersebut, muncul pertanyaan yang tidak bisa dijawab hanya dengan jargon kedaulatan ekonomi. Ketika seluruh transaksi ekspor komoditas tertentu harus melewati satu badan usaha milik negara, apakah pemerintah sedang memperbaiki tata kelola atau justru menciptakan pusat kekuasaan ekonomi baru?
Perdebatan DSI monopoli pintu ekspor menjadi semakin relevan setelah pemerintah memastikan Portal NADI milik DSI ditargetkan beroperasi penuh pada 1 Januari 2027. Kebijakan yang telah berlaku sejak 1 Juni 2026 itu masih menjalani masa transisi hingga 31 Desember 2026.
Pemerintah menegaskan bahwa DSI bukan pedagang tunggal yang membeli dan menjual seluruh komoditas. Perusahaan tersebut berperan sebagai perantara tunggal dalam verifikasi dokumen dan integrasi data ekspor.
Perbedaan ini penting. Monopoli perdagangan barang tidak identik dengan pemusatan kewenangan administratif. Meski demikian, ketika sebuah lembaga menjadi jalur wajib bagi kegiatan ekonomi bernilai puluhan miliar dolar, risiko konsentrasi kekuasaan tetap perlu diawasi.
Apalagi, Indonesia memiliki pengalaman panjang menghadapi persoalan birokrasi, konflik kepentingan, dan ketidakpastian perizinan. Kebijakan yang dirancang untuk menutup kebocoran penerimaan negara jangan sampai berubah menjadi pintu baru bagi biaya ekonomi yang tidak diperlukan.
Apa Itu DSI dan Mengapa Pemerintah Membentuknya?
PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) merupakan BUMN yang dibentuk untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis.
Landasan kebijakannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis.
DSI mulai beroperasi pada 1 Juni 2026 dengan cakupan awal tiga kelompok komoditas, yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi atau ferroalloy.
DSI Bukan Sekadar Perusahaan Ekspor Biasa
Berbeda dengan eksportir komersial yang membeli barang untuk dijual kembali, DSI diberi peran khusus dalam sistem pengawasan transaksi ekspor.
Pemerintah menyatakan bahwa negosiasi harga, hubungan kontraktual, pengiriman barang, dan pembayaran tetap dilakukan antara eksportir dengan pembeli.
DSI tidak mengambil kepemilikan komoditas dan tidak menggantikan fungsi kementerian atau lembaga yang memiliki kewenangan perizinan.
Perusahaan ini bertugas memeriksa dokumen kontrak, melakukan verifikasi informasi transaksi, serta memberikan persetujuan atas rancangan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sebelum diproses melalui sistem kepabeanan.
Meski begitu, peran administratif tersebut tidak bisa dianggap kecil. Persetujuan dokumen merupakan bagian penting dari kelancaran kegiatan ekspor.
Mengapa Pemerintah Menginginkan Ekspor Satu Pintu?
Pemerintah menilai pengawasan ekspor komoditas strategis perlu diperkuat agar informasi mengenai nilai transaksi, pembeli, dan devisa hasil ekspor dapat dicocokkan secara lebih efektif.
Indonesia merupakan eksportir penting berbagai komoditas sumber daya alam. Namun, besarnya nilai perdagangan tidak otomatis berarti seluruh manfaat ekonominya tercatat dan mengalir secara optimal ke dalam negeri.
Risiko ketidaksesuaian nilai transaksi, pelaporan harga, dan pergerakan devisa menjadi perhatian pemerintah.
DSI diharapkan membantu negara membangun gambaran transaksi yang lebih lengkap, termasuk melalui integrasi data dengan sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Masalahnya, memperkuat pengawasan tidak selalu harus berarti memusatkan seluruh proses pada satu perusahaan. Pemerintah perlu menjelaskan mengapa pendekatan tersebut lebih efektif dibandingkan memperkuat sistem pengawasan yang sudah tersedia.
DSI Monopoli Pintu Ekspor: Apa yang Sebenarnya Dimonopoli?
Istilah DSI monopoli pintu ekspor perlu dibedah secara hati-hati agar tidak mencampuradukkan monopoli perdagangan dengan penunjukan lembaga tunggal untuk menjalankan fungsi tertentu.
Dalam skema yang diumumkan pemerintah, DSI memiliki posisi eksklusif sebagai perantara verifikasi untuk ekspor komoditas strategis yang ditetapkan.
Namun, posisi tersebut tidak otomatis menjadikan DSI sebagai satu-satunya pemilik barang, penjual komoditas, atau penentu harga ekspor.
Monopoli Perdagangan Berbeda dengan Perantara Tunggal
Dalam monopoli perdagangan, satu pelaku usaha dapat menguasai penawaran barang atau jasa pada pasar tertentu.
Sementara itu, dalam sistem DSI, eksportir masih melakukan transaksi komersial secara langsung dengan pembeli.
Karena itu, menyatakan bahwa DSI telah memonopoli seluruh perdagangan batu bara, sawit, dan ferroalloy tidak sesuai dengan mekanisme yang dijelaskan pemerintah.
Namun, kebijakan tersebut memang memusatkan fungsi verifikasi dan persetujuan dokumen tertentu pada satu lembaga.
Konsentrasi kewenangan ini dapat menciptakan ketergantungan operasional bagi eksportir, terutama apabila tidak tersedia mekanisme pelayanan alternatif ketika sistem mengalami gangguan.
Apakah Monopoli Negara Selalu Dibenarkan?
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Namun, Pasal 51 memberikan ruang bagi monopoli atau pemusatan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan produksi maupun pemasaran barang dan jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi penting bagi negara, sepanjang memenuhi ketentuan hukum.
Artinya, keberadaan peran eksklusif BUMN tidak otomatis merupakan pelanggaran persaingan usaha.
Sebaliknya, status sebagai BUMN juga tidak berarti setiap bentuk pemusatan kegiatan pasti bebas dari persoalan hukum dan ekonomi.
Penilaian harus mempertimbangkan dasar penugasan, ruang lingkup kewenangan, karakter layanan, serta dampaknya terhadap persaingan dan kepentingan umum.
Pertanyaan yang lebih relevan adalah apakah pemusatan fungsi melalui DSI benar-benar diperlukan dan apakah manfaatnya lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan.
Tiga Komoditas Strategis yang Masuk Sistem DSI
Kebijakan DSI monopoli pintu ekspor pada tahap awal mencakup tiga kelompok komoditas yang memiliki kontribusi besar terhadap perdagangan luar negeri Indonesia.
Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, nilai ekspor batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy pada 2025 mencapai sekitar US$66,13 miliar atau 23,4 persen dari total ekspor nasional.
Angka tersebut menunjukkan betapa strategisnya sistem yang sedang dibangun pemerintah. Hampir seperempat nilai ekspor Indonesia berada dalam kelompok komoditas yang akan menggunakan mekanisme DSI.
Batu Bara dan Kepentingan Devisa Negara
Batu bara merupakan salah satu komoditas ekspor utama Indonesia. Permintaan dari negara-negara Asia menjadikan sektor ini penting bagi penerimaan ekspor dan aktivitas pertambangan nasional.
Namun, perdagangan batu bara memiliki tantangan pengawasan, termasuk penentuan kualitas, harga transaksi, volume pengiriman, dan hubungan antara perusahaan dalam satu kelompok usaha.
Sistem DSI diharapkan membantu mencocokkan data perdagangan dengan informasi pasar dan penerimaan devisa.
Meski demikian, pemerintah perlu memastikan proses verifikasi tidak menghambat pengiriman yang telah memenuhi seluruh persyaratan.
Dalam perdagangan internasional, keterlambatan pengapalan dapat menimbulkan biaya tambahan dan memengaruhi kepercayaan pembeli.
Kelapa Sawit dan Risiko Hambatan Ekspor
Industri kelapa sawit melibatkan perusahaan besar, pabrik pengolahan, pedagang, hingga petani yang memasok bahan baku.
Walaupun DSI berhubungan langsung dengan proses ekspor, dampak kebijakannya berpotensi menjalar ke rantai pasok yang lebih luas.
Jika prosedur berjalan efisien, pengawasan yang lebih baik dapat meningkatkan kepercayaan terhadap transaksi komoditas Indonesia.
Sebaliknya, jika verifikasi menimbulkan keterlambatan atau biaya baru, eksportir mungkin menghadapi tekanan tambahan yang pada akhirnya dapat memengaruhi harga pembelian di tingkat pemasok.
Risiko tersebut belum tentu terjadi. Namun, pemerintah harus mengantisipasinya sebelum sistem diberlakukan secara penuh.
Ferroalloy dan Industri Hilirisasi
Ferroalloy merupakan kelompok paduan besi yang digunakan dalam berbagai proses industri, termasuk pembuatan baja.
Masuknya ferroalloy dalam sistem DSI memperlihatkan bahwa kebijakan ekspor satu pintu tidak hanya menyasar komoditas mentah, tetapi juga produk industri tertentu.
Di sinilah muncul persoalan penting bagi agenda hilirisasi Indonesia.
Pemerintah ingin meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan dalam negeri. Namun, produk hasil pengolahan juga membutuhkan akses pasar ekspor yang cepat dan kompetitif.
Jika prosedur administratif menjadi terlalu panjang, keuntungan dari peningkatan nilai tambah berisiko berkurang akibat biaya transaksi.
Portal NADI DSI Mulai Berlaku Penuh Januari 2027
Pemerintah menargetkan Portal NADI beroperasi penuh mulai 1 Januari 2027 untuk pengajuan PEB normal, termasuk BC 3.0 dan BC 3.3.
Sebelum penerapan tersebut, pemerintah menyiapkan tahapan pengujian sistem, pelatihan eksportir, serta pembukaan registrasi akun.
Pada November 2026, portal telah diuji oleh sekitar 100 eksportir yang mewakili kurang lebih 50 persen nilai ekspor tiga kelompok komoditas, dengan sekitar 340 kontrak.
Bagaimana Proses Ekspor Setelah Menggunakan DSI?
Eksportir tetap melakukan negosiasi dengan pembeli dan menyelesaikan kewajiban perdagangan sebagaimana sebelumnya.
Perbedaannya, dokumen transaksi perlu melewati Portal NADI untuk pemeriksaan sebelum diteruskan ke sistem CEISA milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Sementara itu, pengurusan persetujuan ekspor dan dokumen terkait ketentuan larangan serta pembatasan tetap melibatkan sistem dan instansi yang berwenang.
Pemerintah menyatakan bahwa proses bisnis komersial tidak berubah.
Namun, penambahan tahapan verifikasi tetap perlu diuji secara operasional. Tidak berubahnya hubungan jual beli bukan berarti beban administrasi pasti tetap sama.
Ketika Satu Portal Bermasalah, Siapa Bertanggung Jawab?
Sistem terpusat memiliki keunggulan dalam integrasi data. Namun, sistem seperti ini juga dapat menjadi titik kegagalan bersama apabila tidak dirancang dengan ketahanan memadai.
Gangguan server, kesalahan sinkronisasi, atau ketidakcocokan data dapat memengaruhi banyak eksportir sekaligus.
Karena itu, kebijakan DSI monopoli pintu ekspor membutuhkan standar pelayanan yang terukur.
Pemerintah perlu menetapkan batas waktu pemeriksaan, prosedur penanganan gangguan, mekanisme keberatan, dan jalur penyelesaian apabila terjadi kesalahan verifikasi.
Tanpa kepastian tersebut, eksportir berpotensi menanggung risiko operasional dari sistem yang diwajibkan negara.
DSI dan Pengawasan Devisa Hasil Ekspor
Salah satu tujuan pembentukan DSI adalah meningkatkan keterlacakan devisa hasil ekspor atau DHE.
Devisa hasil ekspor memiliki peran penting bagi perekonomian karena berkaitan dengan ketersediaan valuta asing, likuiditas, dan stabilitas eksternal.
Namun, pencatatan nilai ekspor tidak identik dengan kewajiban menukarkan seluruh hasil ekspor menjadi rupiah.
Keduanya memiliki mekanisme kebijakan berbeda.
Apakah DSI Akan Menguasai Uang Hasil Ekspor?
Berdasarkan penjelasan resmi pemerintah hingga 6 November 2026, DSI tidak mengambil alih pembayaran transaksi ekspor.
Aliran pembayaran tetap berlangsung antara eksportir dan pembeli sesuai ketentuan yang berlaku.
DSI melakukan pencocokan informasi untuk mendukung pengawasan transaksi dan devisa hasil ekspor.
Dengan demikian, menyatakan bahwa seluruh uang hasil ekspor akan langsung masuk ke rekening DSI merupakan kesimpulan yang tidak didukung oleh mekanisme resmi yang telah diumumkan.
Meski demikian, akses terhadap informasi kontrak dan transaksi keuangan memberikan tanggung jawab besar kepada DSI untuk menjaga kerahasiaan data bisnis.
Mengapa Pengawasan Devisa Perlu Diperketat?
Dalam perdagangan internasional, terdapat risiko pelaporan nilai transaksi yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya.
Praktik seperti under-invoicing dapat menyebabkan nilai ekspor dilaporkan lebih rendah daripada nilai transaksi sebenarnya. Sementara itu, penyalahgunaan transaksi antarperusahaan terafiliasi dapat menimbulkan persoalan perpajakan dan pengawasan devisa.
Namun, tidak setiap perbedaan harga ekspor merupakan bukti pelanggaran.
Harga komoditas dapat berbeda karena kualitas, waktu kontrak, biaya pengiriman, tujuan ekspor, serta kondisi pasar.
Karena itu, pemeriksaan DSI harus menggunakan metodologi yang transparan dan mempertimbangkan karakter setiap transaksi.
Pengawasan yang agresif tanpa analisis memadai justru berisiko menimbulkan sengketa yang tidak diperlukan.
Ancaman Birokrasi Baru di Balik Ekspor Satu Pintu
Salah satu kritik paling mendasar terhadap DSI monopoli pintu ekspor adalah kemungkinan bertambahnya lapisan birokrasi dalam perdagangan internasional.
Pemerintah menegaskan DSI tidak mengambil alih kewenangan regulator. Namun, kewajiban melewati satu sistem tambahan tetap dapat menimbulkan konsekuensi administratif.
Pengawasan Tidak Boleh Menghambat Kecepatan Bisnis
Perdagangan komoditas global sangat dipengaruhi harga, waktu pengiriman, dan kepastian kontrak.
Keterlambatan penyelesaian dokumen dapat mengganggu jadwal kapal dan menambah biaya logistik.
Apabila DSI mampu memproses transaksi secara cepat melalui sistem otomatis, kebijakan ini dapat meningkatkan efisiensi pengawasan.
Namun, apabila verifikasi bergantung pada keputusan manual yang tidak memiliki batas waktu jelas, sistem tersebut berpotensi menjadi hambatan baru.
Keberhasilan DSI seharusnya diukur melalui kecepatan layanan dan akurasi pemeriksaan, bukan hanya banyaknya transaksi yang berhasil dicatat.
Potensi Konflik Kepentingan dan Penyalahgunaan Data
DSI akan memiliki akses terhadap informasi perdagangan yang sensitif, termasuk identitas pembeli, nilai kontrak, dan karakter transaksi.
Informasi tersebut memiliki nilai komersial yang besar.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan terdapat pembatasan akses, sistem audit, perlindungan kerahasiaan, serta mekanisme penegakan tanggung jawab jika terjadi penyalahgunaan.
Risiko konflik kepentingan juga harus diantisipasi melalui tata kelola kelembagaan yang jelas.
Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa penyalahgunaan tersebut telah terjadi. Namun, konsentrasi data dan kewenangan membuat sistem pengawasan internal maupun eksternal menjadi kebutuhan mendasar.
Apakah DSI Bisa Memperkuat Posisi Tawar Indonesia?
Pemerintah berpendapat bahwa integrasi data ekspor dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas global.
Secara ekonomi, informasi yang lebih akurat memang dapat membantu negara memahami pola permintaan, harga transaksi, dan tujuan ekspor.
Namun, penguasaan informasi tidak otomatis menghasilkan kekuatan menentukan harga.
Indonesia Produsen Besar, tetapi Tidak Selalu Menentukan Harga
Harga komoditas internasional dipengaruhi permintaan global, pasokan negara pesaing, kualitas produk, biaya logistik, dan kondisi geopolitik.
Indonesia dapat menjadi pemasok utama suatu komoditas tanpa sepenuhnya mengendalikan harga pasar internasional.
Karena itu, DSI tidak bisa hanya mengandalkan sentralisasi informasi untuk meningkatkan nilai ekspor.
Pemerintah tetap perlu memperkuat hilirisasi, produktivitas, infrastruktur, dan diversifikasi pasar.
Transparansi Bisa Lebih Bernilai daripada Kendali Administratif
Jika sistem DSI mampu meningkatkan akurasi data tanpa memperlambat transaksi, manfaatnya dapat dirasakan oleh negara maupun pelaku usaha.
Data yang baik membantu mendeteksi ketidaksesuaian pelaporan, memperbaiki pengawasan, dan mendukung pengambilan kebijakan.
Namun, manfaat tersebut harus dibuktikan melalui hasil yang terukur.
Pemerintah perlu membandingkan biaya penyelenggaraan DSI dengan peningkatan kepatuhan, kualitas data, dan efektivitas pengawasan yang benar-benar dihasilkan.
Tanpa evaluasi independen, klaim peningkatan efisiensi hanya akan menjadi pernyataan kebijakan yang sulit diuji.
DSI Monopoli Pintu Ekspor dan Masa Depan Persaingan Usaha
Perdebatan DSI monopoli pintu ekspor pada akhirnya bukan hanya menyangkut satu BUMN. Persoalan yang lebih luas adalah seberapa jauh negara perlu memusatkan kendali atas kegiatan ekonomi yang selama ini dijalankan pelaku usaha.
Negara memang memiliki kewenangan untuk mengatur perdagangan, melindungi kepentingan nasional, dan mencegah penyimpangan.
Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan secara proporsional.
Jangan Sampai Pengawasan Berubah Menjadi Ketergantungan
Kewajiban menggunakan satu perantara dapat menciptakan ketergantungan administratif, meskipun perantara tersebut tidak menguasai barang yang diperdagangkan.
Eksportir membutuhkan kepastian bahwa dokumen yang benar akan diproses sesuai standar dan tidak tertahan karena persoalan teknis atau keputusan yang tidak transparan.
Karena itu, keberadaan DSI harus disertai mekanisme pengawasan terhadap lembaga itu sendiri.
Pemerintah perlu membuka informasi mengenai standar pelayanan, waktu penyelesaian dokumen, tingkat gangguan sistem, dan penyelesaian pengaduan.
Pengawasan terhadap eksportir tidak boleh berjalan tanpa pengawasan yang sama ketatnya terhadap pihak yang diberi kewenangan memeriksa.
Negara Harus Menjadi Pengawas, Bukan Penghambat
Pemerintah memiliki alasan untuk memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam. Besarnya nilai perdagangan membuat akurasi pelaporan dan pengawasan devisa menjadi kepentingan nasional.
Namun, tujuan yang baik tidak otomatis menjamin pelaksanaan yang baik.
Jika DSI berhasil meningkatkan transparansi tanpa menambah biaya dan keterlambatan, kebijakan ini dapat menjadi instrumen pengawasan yang bermanfaat.
Sebaliknya, apabila sistem menimbulkan ketidakpastian, biaya administrasi, dan konsentrasi kewenangan yang sulit dikoreksi, manfaat ekonominya patut dipertanyakan.
Tajuk Akhir: Menutup Kebocoran Devisa Jangan Sampai Membuka Pintu Monopoli Kekuasaan
DSI monopoli pintu ekspor merupakan istilah yang menggambarkan kekhawatiran terhadap pemusatan jalur verifikasi perdagangan komoditas strategis. Namun, istilah tersebut tidak boleh digunakan untuk menyimpulkan bahwa DSI telah mengambil alih seluruh transaksi komersial atau kepemilikan barang ekspor.
Pemerintah telah menjelaskan bahwa DSI bertindak sebagai perantara tunggal, bukan pembeli atau penjual tunggal.
Meski demikian, peran sebagai perantara wajib tetap menghadirkan kekuasaan administratif yang besar.
Dengan nilai ekspor tiga kelompok komoditas mencapai US$66,13 miliar pada 2025, kesalahan dalam merancang sistem dapat menimbulkan konsekuensi luas bagi perdagangan nasional.
Persoalan yang harus dijawab pemerintah bukan sekadar apakah DSI memiliki dasar hukum, melainkan apakah lembaga tersebut mampu memberikan manfaat yang tidak dapat dicapai secara lebih efisien melalui sistem pengawasan yang sudah ada.
Kedaulatan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negara mengendalikan data dan dokumen ekspor. Kedaulatan juga membutuhkan industri yang kompetitif, aturan yang pasti, serta lembaga publik yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah berhak menutup celah penyimpangan devisa. Namun, upaya tersebut tidak boleh menciptakan ketergantungan baru terhadap satu institusi yang memegang kendali atas proses penting perdagangan nasional.
Jangan sampai negara berhasil menutup kebocoran ekspor, tetapi justru membuka pintu bagi monopoli kewenangan yang tidak transparan.
Ujian sebenarnya bagi DSI akan dimulai ketika Portal NADI beroperasi penuh pada 1 Januari 2027. Saat itulah pemerintah harus membuktikan bahwa ekspor satu pintu benar-benar berarti pengawasan lebih baik, bukan birokrasi yang semakin panjang.
Referensi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Peluncuran Babak Baru Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam Strategis Indonesia, 27 Agustus 2026.
https://ekon.go.id/publikasi/detail/7073/peluncuran-babak-baru-tata-kelola-ekspor-sumber-daya-alam-strategis-indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Perluas Fleksibilitas DHE SDA dan Siapkan Go-Live Portal DSI, Pemerintah Pastikan Ekspor Tetap Lancar, 6 November 2026.
https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7204/perluas-fleksibilitas-dhe-sda-dan-siapkan-go-live-portal-dsi-pemerintah-pastikan-ekspor-tetap-lancar
Danantara Indonesia. DSI Umumkan Kesiapan Operasional, Ekspor Tetap Berjalan Tanpa Gangguan, 24 Agustus 2026.
https://www.danantaraindonesia.co.id/id/media-center/press-releases/dsi-operational-readiness-exports
CNBC Indonesia. Ekspor Satu Pintu, BP BUMN: DSI Tak Kuasai Barang, Hanya Verifikasi, 3 November 2026.
https://www.cnbcindonesia.com/market/20261103150829-17-781935/ekspor-satu-pintu-bp-bumn-dsi-tak-kuasai-barang-hanya-verifikasi
CNBC Indonesia. Data Ekspor Satu Pintu DSI Terhubung ke Bea Cukai, Gimana Nasib INSW?, 6 November 2026.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20261106105046-4-782904/data-ekspor-satu-pintu-dsi-terhubung-ke-bea-cukai-gimana-nasib-insw
EVIDENT Institute Indonesia. Monopoli atau Anti-Oligarki? Analisis Kebijakan Ekspor Satu Pintu Indonesia, 20 Juli 2026.
https://evident.or.id/publications/monopoli-atau-anti-oligarki-pp-24-2026-ekspor-satu-pintu